Kompas.com - 29/07/2019, 20:59 WIB
Ilustrasi kontainer berisi sampah. AFP via Asia OneIlustrasi kontainer berisi sampah.

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja (kunker) dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (29/7/2019).

Kunjungan tersebut, dalam rangka studi banding pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai dengan proses akhir yang telah diterapkan Kota Surabaya.

Sebanyak 25 orang jajaran di DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan perwakilan dari BUMD PT Jakarta Propertindo diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma di Balai Kota Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, alasan melakukan kunker ke Surabaya karena banyak hal yang patut ditiru dari teknologi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Surabaya. 

Baca juga: 5 Negara Asing Tawarkan Solusi Pengelolaan Sampah ke Pemkab Garut

Salah satunya, kata dia, bagaimana mengelolah sampah yang murah dari hulu hingga akhir dengan anggaran terbatas.

"Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kami yang dari Jakarta dengan anggaran yang begitu besar masih harus belajar ke Surabaya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik, efektif dan efisien," kata Besari, Senin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai, selama ini teknologi pengelolaan sampah di Surabaya telah dikelola dengan baik, walaupun dengan keterbatasan anggaran.

"Bu Risma saya kira sudah sangat baik sekali mengelolah wilayah ini dengan keterbatasan anggaran, mampu kemudian menciptakan taman hutan kota yang baik. Aparaturnya juga baik dan kooperatif," ujar dia.

Baca juga: Ridwan Kamil Jemput Hibah Mesin Pengolahan Sampah ke Jepang

Menurut dia, pengelolaan sampah di Surabaya patut dipelajari oleh banyak wilayah di daerah lain, karena dalam mengelola sampah, Surabaya melakukannya dengan efektif dan efisien.

"Jadi kami studi banding ke Surabaya karena kami ingin menyelesaikan Perda tentang ITF, perda tentang pengelolaan sampah, maka dibutuhkan wilayah pembanding untuk melengkapi isi perda tersebut," imbuhnya.

Perda tersebut, sambung dia, harus selesai sebelum tanggal 26 Agustus mendatang atau sebelum pergantian periodesasi anggota legislatif yang baru.

Tim khusus pengelolaan sampah

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kunjungan kerja terkait pengelolaan sampah ke Pemkot Surabaya, Senin (29/7/2019).KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat memberikan keterangan kepada wartawan usai kunjungan kerja terkait pengelolaan sampah ke Pemkot Surabaya, Senin (29/7/2019).
Sementara itu, Risma menuturkan bahwa pengelolaan limbah sampah harus dilakukan dengan penanganan yang tepat.

Oleh sebab itu, kata dia, Pemkot Surabaya menerapkan Perda Nomor 01 Tahun 2019, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya, Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

"Jadi sesuai dengan Perda kami, saya membentuk tim khusus sebagai payung hukum," kata Risma.

Risma menjelaskan, tim khusus tersebut tidak hanya berasal dari teknik lingkungan, melainkan terdiri dari hukum, ekonomi, LSM, dan menggandeng Bapennas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional).

Baca juga: Bupati Tangerang Mengaku Kewalahan Kelola Sampah 

Selain itu, sebagai solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan limbah sampah, hal pertama yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah membuat rumah-rumah Kompos.

Saat ini, sebanyak 28 rumah kompos dibangun tersebar di wilayah Kota Surabaya.

Hal tersebut memiliki berbagai tujuan. Di antaranya, untuk memperbaiki struktur tanah supaya dapat menyerap air dengan baik.

"Jadi dengan kompos mampu mengurangi permasalahan penyerapan air, karena dahulunya air di Kota Surabaya ini tidak dapat terserap dengan baik," ujar dia.

Baca juga: Mengapa Kualitas Udara Surabaya Lebih Baik dari Jakarta? Ini Penjelasannya

Di samping itu, Risma memastikan bahwa angkutan pengambilan sampah itu juga terpantau dengan baik. Sehingga tidak ada warga yang komplain terkait keterlambatan pengambilan sampah yang ada di tengah pemukiman warga.

"Saya tahu betul tiap kali penjemputan sampah, semua wilayah dapat terpantau. Dari pukul berapa diambil, nama drivernya, nopol angkutannya semua sudah terekam, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan," kata Risma.

Dengan jumlah penduduk yang kian meningkat, namun justru berbanding terbalik dengan masuknya sampah setiap harinya, di mana sebanyak 3,3 juta penduduk terkumpul 1.300 ton sampah setiap harinya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X