Pengamat: Pejabat Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri kalau Tidak Ada Manfaat

Kompas.com - 19/07/2019, 21:09 WIB
Sadu Wasistiono diberikan mandat oleh Mendagri sebagai Plt Rektor IPDN menggantikan I Nyoman Sumaryadi.KOMPAS.com/ Putra Prima Perdana Sadu Wasistiono diberikan mandat oleh Mendagri sebagai Plt Rektor IPDN menggantikan I Nyoman Sumaryadi.

 

BANDUNG, KOMPAS.com - Pakar Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sadu Wasistiono mengatakan, pejabat pemerintah di daerah wajib menjalankan amanat dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait pengurangan intensitas perjalanan dinas baik dalam maupun ke luar negeri.

“Harus dikurangi. Karena pasti ada yang tidak urgen,” kata Sadu, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/7/2019).


Kalau pun memang harus melakukan perjalanan dinas dalam mau pun luar negeri, Sadu mengimbau agar pejabat pemerintah daerah mengurangi jumlah rombongan yang biasa menyertai.

“Kadang yang jalan melebihi kebutuhan. Misalnya, gubernur dengan ajudan, masih oke. Tapi, kalau sama kepala biro ajudan enggak perlu. Presiden saja makin sedikit rombongan yang ikut. Masa yang di bawah masih pakai paradigma lama,” ucap dia.

Baca juga: JK: Kepala Daerah Kurangi Perjalanan Dinas, Negara Sedang Defisit

Sadu melanjutkan, pejabat daerah diharapkan lebih maksimal menggunakan teknologi informasi digital dalam rangka mengurangi intensitas perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

“Ada pekerjaan yang harus fisik dihadiri, ada yang bisa dikonsultasikan ke ahli IT. Sekarang informasi sudah terbuka kok, banyak hal yang bisa diakses dengan mudah,” ujar dia.

Namun, meski tetap harus pergi perjalanan dinas ke luar negeri, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Luar Negeri harus menjadi filter.

Menurut Sadu, pejabat pemerintah daerah yang akan pergi wajib untuk memberitahu Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Luar Negeri maksud dan tujuan perjalanan dinas.

“Perjalanan dinas pejabat itu ditangani Kemendagri dan Kemenlu. Jadi bisa disaring. Kalau tidak diizinkan ya tidak bisa ke luar negeri. Harus ada seleksi Kemendagri dan Kemenlu, tidak bisa begitu saja berangkat,” tutur dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Oknum Polisi Beri Miras kepada Mahasiswa Papua di Bandung

Duduk Perkara Oknum Polisi Beri Miras kepada Mahasiswa Papua di Bandung

Regional
Warga Panik, Kebakaran Hutan Merembet ke Permukiman

Warga Panik, Kebakaran Hutan Merembet ke Permukiman

Regional
Proyek Rel Ganda, Jalur Sumpiuh-Tambak Banyumas Ditutup hingga Oktober

Proyek Rel Ganda, Jalur Sumpiuh-Tambak Banyumas Ditutup hingga Oktober

Regional
Cerita Mahasiswa yang Jadi Anggota DPRD Termuda, Ingin Restorasi Sistem hingga Larang Razia Buku

Cerita Mahasiswa yang Jadi Anggota DPRD Termuda, Ingin Restorasi Sistem hingga Larang Razia Buku

Regional
Cerita di Balik Viralnya Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dota 2

Cerita di Balik Viralnya Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dota 2

Regional
Hutan Sekitar Bandara Hang Nadim Batam Terbakar

Hutan Sekitar Bandara Hang Nadim Batam Terbakar

Regional
Pisau Seukuran Bolpoin dan Bayonet Diamankan dari Rumah Terduga Teroris HS

Pisau Seukuran Bolpoin dan Bayonet Diamankan dari Rumah Terduga Teroris HS

Regional
30 Pekerja Migran Ilegal Diselamatkan Saat Akan Diselundupkan ke Malsysia

30 Pekerja Migran Ilegal Diselamatkan Saat Akan Diselundupkan ke Malsysia

Regional
Pasar Tradisional di Purbalingga Ludes Terbakar

Pasar Tradisional di Purbalingga Ludes Terbakar

Regional
Kasus Gubernur Kepri, KPK Ingatkan Pejabat Pemprov Tak Beri Keterangan Palsu

Kasus Gubernur Kepri, KPK Ingatkan Pejabat Pemprov Tak Beri Keterangan Palsu

Regional
Menkominfo Sebut Hoaks di Papua Menyebar Lewat SMS Saat Internet Dibatasi

Menkominfo Sebut Hoaks di Papua Menyebar Lewat SMS Saat Internet Dibatasi

Regional
[POPULER NUSANTARA] Ini Penyebab Pembantaian di KM Mina Sejati | Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dato 2

[POPULER NUSANTARA] Ini Penyebab Pembantaian di KM Mina Sejati | Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dato 2

Regional
Menkominfo Ungkap Dasar Hukum Pembatasan Internet di Papua

Menkominfo Ungkap Dasar Hukum Pembatasan Internet di Papua

Regional
Ini Kronologi Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sampang, Madura

Ini Kronologi Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sampang, Madura

Regional
Gara-gara Pulang Telat, Siswi SMK Disetrika Bibi Kandung

Gara-gara Pulang Telat, Siswi SMK Disetrika Bibi Kandung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X