Cegah Penyalahgunaan Dana Reklamasi, KPK Sidak Perusahaan Tambang

Kompas.com - 19/07/2019, 07:14 WIB
Koordinator Supervisi KPK Wilayah 7, Rosma Ali Yusuf, diwawancarai sejumlah media saat melakukan sidak ke salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (18/7/2019). KOMPAS.Com/ANDI MUHAMMAD HASWAR.Koordinator Supervisi KPK Wilayah 7, Rosma Ali Yusuf, diwawancarai sejumlah media saat melakukan sidak ke salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (18/7/2019).

BANJAR, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan sidak ke sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, Kamis (18/7/2019). 

Sidak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tambang melakukan reklamasi terhadap bekas galian menggunakan dana yang sudah dicairkan Pemprov Kalsel.

Dana reklamasi yang tidak sedikit jumlahnya menjadi perhatian khusus KPK. Dikhawatirkan, dana reklamasi tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Koordinator Supervisi KPK wilayah 7, yang wilayahnya meliputi Kalteng, Kaltim, Kaltara dan Kalsel, Rosma Ali Yusuf, bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kalsel, mendatangi dua lokasi tambang di Kabupaten Banjar, yaitu PT Intan Karya Mandiri dan PT Gunung Limo.

Baca juga: Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Di perusahaan ini, Yusuf memantau langsung proses reklamasi yang sementara dikerjakan. Pihanya juga mengecek sejumlah data terkait reklamasi yang disodorkan perusahaan.

Di lokasi tambang, KPK menemukan dana reklamasi masih digunakan sebagaiman mestinya.

Kepada wartawan, Yusuf mengatakan inspeksi kali ini merupakan langkah pencegahan sesuai dengan gerakan nasional sejak tahun 2018 yang digaungkan KPK, yakni penyelamatan sumber daya alam dan antisipasi KKN.

“Intinya kita mengawal terkait tata kelola sumber daya alam supaya gak ada KKN di situ," ujarnya.

Baca juga: Kalsel Siapkan 300.000 Hektare Lahan untuk Jadi Ibu Kota Baru

Terkait kewajiban keuangan pelaku usaha, lanjut Yusuf, sampai saat ini, KPK terus memantau dan memonitor. Termasuk tunggakan-tunggakan pajak perusahaan dan royalti.

Pihaknya menemukan sejumlah tunggakan yang dilanggar perusahaan melalui data yang diterimanya dari Dinas ESDM Pemprov Kalsel, yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Itu adalah sasaran utama dari koordinator supervisi KPK. Kalau di Kalsel, nanti Pak Kadis bisa jelaskan. Namun, berdasarkan temuan BPK ada sejumlah temuan tunggakan reklamasi," ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X