Hilangkan Hak Pilih, 5 Komisioner KPU Palembang Divonis 6 Bulan Penjara

Kompas.com - 12/07/2019, 18:06 WIB
Lima komisioner KPU Palembang divonis hakim 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp 10juta serta subsider 1 bulan penjara,dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Jumat (12/7/2019). Lima terdakwa tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan hak pilih masyrakat. AJI YULIANTO KASRIADI PUTRALima komisioner KPU Palembang divonis hakim 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp 10juta serta subsider 1 bulan penjara,dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Jumat (12/7/2019). Lima terdakwa tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan hak pilih masyrakat.

PALEMBANG, KOMPAS.com — Majelis hakim menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp 10 juta serta subsider satu bulan penjara kepada lima komisioner KPU Palembang yang menjadi terdakwa kasus penghilangan hak pilih, Jumat (12/7/2019).

Dalam vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Erma Suharti, lima komisioner KPU Palembang itu terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan hak pilih warga saat Pemilu 17 April seperti yang diatur dalam Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan hak pilih warga. Dengan ini memutuskan pidana penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan," ujar Erma di Pengadilan Negeri Palembang, Sumsel, Jumat.

Baca juga: Hilangkan Hak Pilih, 5 Komisioner KPU Palembang Dituntut 6 Bulan Penjara

Erma mengatakan, pidana penjara tidak perlu dijalani apabila dalam masa percobaan para terdakwa tidak melakukan pidana atau perlakuan yang menyebabkan hukuman.

Terkait vonis itu, penasihat hukum lima terdakwa, Rusli Bastari, akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumsel.

Ia berkeyakinan bahwa para kliennya tidak bersalah dalam kasus pidana pemilu seperti yang dituduhkan.

"Kami punya waktu tiga hari untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kelima-limanya banding atas putusan ini," kata Rusli seusai sidang.

Baca juga: Surat Suara Kurang Saat Pemilu, KPU Palembang Sebut karena Salah Packing

Sementara itu, salah satu anggota jaksa Ursula Dewi mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir untuk langkah hukum yang akan diambil atas vonis itu. 

Tuntutan yang diberikan JPU sesuai dengan vonis yang diberikan oleh majelis hakim. Hanya pasal yang diberikan sedikit berbeda.

Menurut Ursula, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena hal itu merupakan pertimbangan dari hakim selaku pengambil keputusan akhir. 

"Kami dari tim JPU sudah mendengar putusan hakim. Eftiyani dan kawan-kawan dalam putusan tersebut sudah terbukti melanggar Pasal 554 pidana enam bulan dan satu tahun penjara. Barang buktinya sama dan mereka langsung banding. Kami akan pikir-pikir terlebih dulu," ujar Ursula.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sleman dan Klaten Siap Terima Pengungsi Gunung Merapi Lintas Wilayah

Sleman dan Klaten Siap Terima Pengungsi Gunung Merapi Lintas Wilayah

Regional
179 Siswa SMK Negeri Jateng Terpapar Covid-19, Uji Coba Belajar Tatap Muka Dihentikan

179 Siswa SMK Negeri Jateng Terpapar Covid-19, Uji Coba Belajar Tatap Muka Dihentikan

Regional
Ganjar Minta Penyintas yang Sembuh dari Covid-19 Donorkan Plasma Darah

Ganjar Minta Penyintas yang Sembuh dari Covid-19 Donorkan Plasma Darah

Regional
3 Dokter Kandungan RSD dr Soebandi Positif Covid-19, Berstatus Tanpa Gejala

3 Dokter Kandungan RSD dr Soebandi Positif Covid-19, Berstatus Tanpa Gejala

Regional
Masa Tenang Pilkada, Kepala Daerah di Jateng Diminta Tak Politisasi Program Pemerintah

Masa Tenang Pilkada, Kepala Daerah di Jateng Diminta Tak Politisasi Program Pemerintah

Regional
Suami Pulang Mabuk, Wanita Ini Aniaya dengan Kapak hingga Tewas

Suami Pulang Mabuk, Wanita Ini Aniaya dengan Kapak hingga Tewas

Regional
Perjuangan Dokter Ririn Rawat Pasien Covid-19: Lihat Pasien Sembuh, Itu Sebuah Kepuasan...

Perjuangan Dokter Ririn Rawat Pasien Covid-19: Lihat Pasien Sembuh, Itu Sebuah Kepuasan...

Regional
Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Regional
Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Respons Pemkab Gresik Usai Video Keranda Jenazah Dihanyutkan Menyeberangi Sungai Viral

Regional
Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Ada Siswa Positif Covid-19, Rencana Sekolah Tatap Muka di Jateng Terancam Ditunda

Regional
Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Mobil Milik Seorang Dokter Tiba-tiba Terbakar di Parkiran RS Pekanbaru

Regional
Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Dirilis KPK sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Terkaya, Muhidin: Alhamdulillah

Regional
Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Tertular dari Dosen, 48 Anak dan Pengurus Panti Asuhan Positif Covid-19

Regional
Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Keluarga Mengamuk dan Tolak Pemakaman Pasien Corona Sesuai Prosedur Covid-19

Regional
Pengemudi 'Speedboat' yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Pengemudi "Speedboat" yang Tabrakan di Musi Banyuasin Ditemukan Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X