Hilangkan Hak Pilih, 5 Komisioner KPU Palembang Divonis 6 Bulan Penjara

Kompas.com - 12/07/2019, 18:06 WIB
Lima komisioner KPU Palembang divonis hakim 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp 10juta serta subsider 1 bulan penjara,dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Jumat (12/7/2019). Lima terdakwa tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan hak pilih masyrakat. AJI YULIANTO KASRIADI PUTRALima komisioner KPU Palembang divonis hakim 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp 10juta serta subsider 1 bulan penjara,dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Jumat (12/7/2019). Lima terdakwa tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan hak pilih masyrakat.

PALEMBANG, KOMPAS.com — Majelis hakim menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp 10 juta serta subsider satu bulan penjara kepada lima komisioner KPU Palembang yang menjadi terdakwa kasus penghilangan hak pilih, Jumat (12/7/2019).

Dalam vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Erma Suharti, lima komisioner KPU Palembang itu terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan hak pilih warga saat Pemilu 17 April seperti yang diatur dalam Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan hak pilih warga. Dengan ini memutuskan pidana penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp 10 juta subsider satu bulan," ujar Erma di Pengadilan Negeri Palembang, Sumsel, Jumat.

Baca juga: Hilangkan Hak Pilih, 5 Komisioner KPU Palembang Dituntut 6 Bulan Penjara

Erma mengatakan, pidana penjara tidak perlu dijalani apabila dalam masa percobaan para terdakwa tidak melakukan pidana atau perlakuan yang menyebabkan hukuman.

Terkait vonis itu, penasihat hukum lima terdakwa, Rusli Bastari, akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumsel.

Ia berkeyakinan bahwa para kliennya tidak bersalah dalam kasus pidana pemilu seperti yang dituduhkan.

"Kami punya waktu tiga hari untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kelima-limanya banding atas putusan ini," kata Rusli seusai sidang.

Baca juga: Surat Suara Kurang Saat Pemilu, KPU Palembang Sebut karena Salah Packing

Sementara itu, salah satu anggota jaksa Ursula Dewi mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir untuk langkah hukum yang akan diambil atas vonis itu. 

Tuntutan yang diberikan JPU sesuai dengan vonis yang diberikan oleh majelis hakim. Hanya pasal yang diberikan sedikit berbeda.

Menurut Ursula, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena hal itu merupakan pertimbangan dari hakim selaku pengambil keputusan akhir. 

"Kami dari tim JPU sudah mendengar putusan hakim. Eftiyani dan kawan-kawan dalam putusan tersebut sudah terbukti melanggar Pasal 554 pidana enam bulan dan satu tahun penjara. Barang buktinya sama dan mereka langsung banding. Kami akan pikir-pikir terlebih dulu," ujar Ursula.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Anak Gugat Ibu karena Fortuner Mulai Disidangkan, Kedua Pihak Siap Berdamai

Kasus Anak Gugat Ibu karena Fortuner Mulai Disidangkan, Kedua Pihak Siap Berdamai

Regional
Setelah Videonya Buang Ratusan Telur Viral, Suparni Menyesal dan Minta Maaf

Setelah Videonya Buang Ratusan Telur Viral, Suparni Menyesal dan Minta Maaf

Regional
Polisi Hancurkan 563 Knalpot 'Racing'

Polisi Hancurkan 563 Knalpot "Racing"

Regional
Divaksin Covid-19, Bupati Wonogiri: Rasanya Seperti Digigit Semut Rangrang

Divaksin Covid-19, Bupati Wonogiri: Rasanya Seperti Digigit Semut Rangrang

Regional
6 Warga NTB Korban Sindikat Pengiriman TKI Ilegal Dicegah Masuk Malaysia

6 Warga NTB Korban Sindikat Pengiriman TKI Ilegal Dicegah Masuk Malaysia

Regional
Soal Siswi Non-Muslim di Padang Wajib Jilbab, Kadisdik Padang: Aturan Itu Tidak Berlaku

Soal Siswi Non-Muslim di Padang Wajib Jilbab, Kadisdik Padang: Aturan Itu Tidak Berlaku

Regional
2 Polisi Ikut Jadi Korban Gas Proyek Geothermal di Mandailing Natal

2 Polisi Ikut Jadi Korban Gas Proyek Geothermal di Mandailing Natal

Regional
Tidak Terima Mau Digugat Cerai, Motif Pria Ini Jebak Istri Pakai Sabu Biar Ditangkap Polisi

Tidak Terima Mau Digugat Cerai, Motif Pria Ini Jebak Istri Pakai Sabu Biar Ditangkap Polisi

Regional
Pulau Kundur Jadi Wajah Baru Industri di Kabupaten Karimun

Pulau Kundur Jadi Wajah Baru Industri di Kabupaten Karimun

Regional
Fakta Penangkapan Selebgram S di Bali, Konsumsi Narkoba Jenis P-Flouro Fori Seharga Rp 650.000 Per Butir

Fakta Penangkapan Selebgram S di Bali, Konsumsi Narkoba Jenis P-Flouro Fori Seharga Rp 650.000 Per Butir

Regional
Indonesia Bukan Negara Tujuan, Ratusan Pengungsi Rohingya 'Kabur' dari Aceh

Indonesia Bukan Negara Tujuan, Ratusan Pengungsi Rohingya "Kabur" dari Aceh

Regional
Total Korban Gas Geothermal Mandailing Natal 29 Orang, 5 Meninggal Dunia

Total Korban Gas Geothermal Mandailing Natal 29 Orang, 5 Meninggal Dunia

Regional
Satu Lagi Pelaku Begal Penjual Nasi Kuning di Makassar Ditangkap Polisi

Satu Lagi Pelaku Begal Penjual Nasi Kuning di Makassar Ditangkap Polisi

Regional
Suami Jebak Istri Bawa Sabu agar Ditangkap Polisi, Gegara Hendak Diceraikan

Suami Jebak Istri Bawa Sabu agar Ditangkap Polisi, Gegara Hendak Diceraikan

Regional
Belum Bisa Dievakuasi, 10 Pekerja Masih Terjebak Dalam Lubang Galian Tambang

Belum Bisa Dievakuasi, 10 Pekerja Masih Terjebak Dalam Lubang Galian Tambang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X