Surat Suara Kurang Saat Pemilu, KPU Palembang Sebut karena Salah "Packing"

Kompas.com - 10/07/2019, 17:11 WIB
Ketua KPu Palembang Eftiyani menjalani sidang bersama lima komisioner lainnya di Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang, atas dugaan tindak pidana pemilu, Rabu (10/7/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKetua KPu Palembang Eftiyani menjalani sidang bersama lima komisioner lainnya di Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang, atas dugaan tindak pidana pemilu, Rabu (10/7/2019).

PALEMBANG, KOMPAS.com- Sidang lanjutan dugaan tindak pidana pemilu yang menjerat lima komisioner KPU Palembang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Rabu (10/7/2019). Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan terdakwa, .

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar para komisioner KPU Palembang karena banyaknya warga yang tak memilih saat Pemilu 17 April berlangsung. Sehingga, membuat 70 di TPS di Kecamatan Ilir Timur II sempat direkomendasi dilakukan PSL oleh Bawaslu Palembang.

Namun, KPU Palembang hanya melakukan PSL di 13 TPS di lokasi tersebut.

Baca juga: 5 Komisioner KPU Palembang Didakwa Hilangkan Hak Pilih Warga Saat Pemilu

Ketua KPU Palembang Eftiyani di hadapan majelis hakim menyebutkan, kekurangan surat suara sebanyak 7.210 dari total DPT 1.126.086 surat suara, dikarenakan adanya kesalahan dari bagian logistik saat packing berlangsung.

"Kami melihat ada kesalahan di proses packing oleh bagian logistik. Mungkin mereka memasukkan surat suara di TPS lain menjadi lebih, sehingga ada yang kurang untuk TPS lain,"kata Eftiyani.

Dengan demikian, Eftiyani menyebutkan jika tak ada kesalahan dari pihak KPU Palembang sebagai penyelenggara ketika kekurangan surat suara ketika Pemilu 17 April kemarin.

"Saat selesai melipat surat suara tidak ada laporan kelebihan atau kekurangan dari Pokja. Jadi, menurut mereka sudah cukup (surat suara) sebelum 17 April hingga tersalurkan, diseluruh TPS di kota Palembang,"ujarnya.

Baca juga: Disidang Maraton, 5 Komisioner KPU Palembang Jalani 4 Agenda Sekaligus

Selain itu, Eftiyani juga menyangkal tuduhan dari Bawaslu Palembang yang menyebutkan mereka tak menjalankan rekomendasi PSL di 70 TPS.

Menurutnya, dari total 70 TPS yang direkomendasikan oleh Panwascam, hanya 31 TPS yang disetujui oleh KPU Palembang pada 21 April.

Namun setelah dilakukan identifikasi kembali turun hingga 16 TPS. Jumlah itu kembali turun menjadi 13 TPS lantaran ada 3 TPS yang tak mau melaksanakan PSL. 

"Ada TPS yang sudah menerbitkan C1, sehingga TPS tersebut tidak direkomendasikan PSL,  karena telah menyelesaikan input C1 tingkat TPS. C1 itu bukti hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS,"jelasnya.

Kasus ini sebelumnya mencuat, setelah Bawaslu Palembang melaporkan lima komisioner KPU Palembang kepada Gakkumdu akibat dugaan tindak pidana pemilu. Di mana, mereka telah menghilangkan hak pilih warga saat pemilu berlangsung.

Dari laporan itu, mereka ditetapkan sebagai tersangka hingga menjalani proses sidang di pengadilan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan BMKG soal Penyebab Cuaca Ekstrem di Sulawesi Utara

Penjelasan BMKG soal Penyebab Cuaca Ekstrem di Sulawesi Utara

Regional
Sandiaga Uno: Batik Batam Layak Jadi Produk Unggulan

Sandiaga Uno: Batik Batam Layak Jadi Produk Unggulan

Regional
Sakit Hati Tak Dibayar, Pria Ini Tusuk Pasangan Sesama Jenis hingga Tewas

Sakit Hati Tak Dibayar, Pria Ini Tusuk Pasangan Sesama Jenis hingga Tewas

Regional
Dokter Ditemukan Tewas Sehari Setelah Disuntik Divaksin, Satgas Covid-19 Palembang: Dipastikan Bukan karena Divaksin, tapi...

Dokter Ditemukan Tewas Sehari Setelah Disuntik Divaksin, Satgas Covid-19 Palembang: Dipastikan Bukan karena Divaksin, tapi...

Regional
KPU Bukittinggi Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

KPU Bukittinggi Tetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Regional
Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Data dan Identitas ABK yang Hilang Setelah Tabrakan Kapal di Perairan Surabaya

Regional
Bertambah 7 Orang yang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Riau

Bertambah 7 Orang yang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Riau

Regional
Seorang Remaja Tewas Setelah Jatuh dan Tertabrak Mobil Damkar di Pekanbaru

Seorang Remaja Tewas Setelah Jatuh dan Tertabrak Mobil Damkar di Pekanbaru

Regional
TPU di Manado Mengalami Longsor, Kerangka Muncul ke Permukaan

TPU di Manado Mengalami Longsor, Kerangka Muncul ke Permukaan

Regional
5 Terduga Teroris di Aceh Diduga Terlibat Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

5 Terduga Teroris di Aceh Diduga Terlibat Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

Regional
Diduga Sakit Jantung, Seorang Dokter Ditemukan Tewas Sehari Usai Disuntik Vaksin Covid-19

Diduga Sakit Jantung, Seorang Dokter Ditemukan Tewas Sehari Usai Disuntik Vaksin Covid-19

Regional
Persoalan Wajib Jilbab di SMKN 2 Padang Selesai, Siswi Kembali Sekolah

Persoalan Wajib Jilbab di SMKN 2 Padang Selesai, Siswi Kembali Sekolah

Regional
Kronologi KM Tanto Bersinar Tabrak Kapal Tug Boat di Perairan Gresik, Petugas Cari ABK yang Hilang

Kronologi KM Tanto Bersinar Tabrak Kapal Tug Boat di Perairan Gresik, Petugas Cari ABK yang Hilang

Regional
Pratu Dedi Hamdani Gugur di Papua, Ayah: Sedih Sekali...

Pratu Dedi Hamdani Gugur di Papua, Ayah: Sedih Sekali...

Regional
Setelah Diprotes Warganet, KKN Lapangan Unila Ditunda

Setelah Diprotes Warganet, KKN Lapangan Unila Ditunda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X