Surat Suara Kurang Saat Pemilu, KPU Palembang Sebut karena Salah "Packing"

Kompas.com - 10/07/2019, 17:11 WIB
Ketua KPu Palembang Eftiyani menjalani sidang bersama lima komisioner lainnya di Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang, atas dugaan tindak pidana pemilu, Rabu (10/7/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKetua KPu Palembang Eftiyani menjalani sidang bersama lima komisioner lainnya di Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang, atas dugaan tindak pidana pemilu, Rabu (10/7/2019).

PALEMBANG, KOMPAS.com- Sidang lanjutan dugaan tindak pidana pemilu yang menjerat lima komisioner KPU Palembang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Rabu (10/7/2019). Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan terdakwa, .

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar para komisioner KPU Palembang karena banyaknya warga yang tak memilih saat Pemilu 17 April berlangsung. Sehingga, membuat 70 di TPS di Kecamatan Ilir Timur II sempat direkomendasi dilakukan PSL oleh Bawaslu Palembang.

Namun, KPU Palembang hanya melakukan PSL di 13 TPS di lokasi tersebut.

Baca juga: 5 Komisioner KPU Palembang Didakwa Hilangkan Hak Pilih Warga Saat Pemilu

Ketua KPU Palembang Eftiyani di hadapan majelis hakim menyebutkan, kekurangan surat suara sebanyak 7.210 dari total DPT 1.126.086 surat suara, dikarenakan adanya kesalahan dari bagian logistik saat packing berlangsung.

"Kami melihat ada kesalahan di proses packing oleh bagian logistik. Mungkin mereka memasukkan surat suara di TPS lain menjadi lebih, sehingga ada yang kurang untuk TPS lain,"kata Eftiyani.

Dengan demikian, Eftiyani menyebutkan jika tak ada kesalahan dari pihak KPU Palembang sebagai penyelenggara ketika kekurangan surat suara ketika Pemilu 17 April kemarin.

"Saat selesai melipat surat suara tidak ada laporan kelebihan atau kekurangan dari Pokja. Jadi, menurut mereka sudah cukup (surat suara) sebelum 17 April hingga tersalurkan, diseluruh TPS di kota Palembang,"ujarnya.

Baca juga: Disidang Maraton, 5 Komisioner KPU Palembang Jalani 4 Agenda Sekaligus

Selain itu, Eftiyani juga menyangkal tuduhan dari Bawaslu Palembang yang menyebutkan mereka tak menjalankan rekomendasi PSL di 70 TPS.

Menurutnya, dari total 70 TPS yang direkomendasikan oleh Panwascam, hanya 31 TPS yang disetujui oleh KPU Palembang pada 21 April.

Namun setelah dilakukan identifikasi kembali turun hingga 16 TPS. Jumlah itu kembali turun menjadi 13 TPS lantaran ada 3 TPS yang tak mau melaksanakan PSL. 

"Ada TPS yang sudah menerbitkan C1, sehingga TPS tersebut tidak direkomendasikan PSL,  karena telah menyelesaikan input C1 tingkat TPS. C1 itu bukti hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS,"jelasnya.

Kasus ini sebelumnya mencuat, setelah Bawaslu Palembang melaporkan lima komisioner KPU Palembang kepada Gakkumdu akibat dugaan tindak pidana pemilu. Di mana, mereka telah menghilangkan hak pilih warga saat pemilu berlangsung.

Dari laporan itu, mereka ditetapkan sebagai tersangka hingga menjalani proses sidang di pengadilan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Regional
Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Regional
41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

Regional
Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Regional
Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Regional
Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Regional
Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Regional
Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Regional
119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

Regional
Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Regional
Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Regional
Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Regional
Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Regional
Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X