Belum Ada Tokoh yang Berani Deklarasi Maju Calon Bupati di Gunungkidul

Nantinya partai non parlemen akan bekerja mirip 'teman ahok' untuk mencari dukungan ke masyarakat.

"Jika nanti diusung parpol kami tidak masalah," ucapnya.

Baca juga: Pembakar Surat Suara di Gunungkidul Divonis Hukuman Percobaan 6 Bulan

Anggaran Pilkada masih dibahas

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan masalah anggaran pilkada masih pembahasan lanjutan dengan pemkab.

Oleh karenanya, usulan sebesar Rp 29 miliar bukan angka yang pasti dan masih bisa berubah. Namun dari anggaran yang diusulkan, masih diminta untuk efisiensi.

"Informasinya akan ada surat edaran terbaru dari KPU DIY, dan kami menunggunya karena akan dijadikan dasar dalam penyusunan dalam efisiensi," katanya.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2015 lalu, KPU Gunungkidul mendapatkan hibah sebesar Rp 18,6 miliar, dan KPU masih mengembalikan sisa dana pilkada kepada pemkab sebesar Rp2 miliar.

"Untuk Pilkada 2020, kami belum bisa pastikan," ucapnya.

Baca juga: Evaluasi Soal KPPS Akan Dijadikan Bahan KPU Susun Peraturan Pilkada 2020

Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Astuti Rahayu mengatakan, setelah adanya pengajuan usulan anggaran pilkada, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sudah melakukan koordinasi dengan KPU Gunungkidul.

Namun dalam koordinasi tersebut KPU harus melakukan efisiensi. Upaya efisiensi bertujuan untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Selain efisiensi, ada beberapa hal yang harus dibahas seperti honor petugas baik anggota KPPS maupun keamanan akan disamakan dengan penyelenggaraan di kabupaten lain di provinsi DIY, sehngga tidak menimbulkan kecemburuan.

"Pilkada serentak di 2020 juga dilaksanakan di Bantul dan Sleman sehingga akan ada kesamaan honor sehingga tidak ada kecemberuan," ujarnya. 

Baca juga: Gerindra Siapkan Lima Nama untuk Pilkada Kabupaten Solok 2020