Belum Ada Tokoh yang Berani Deklarasi Maju Calon Bupati di Gunungkidul

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, belum ada satu orang ataupun partai politik berani memunculkan tokoh yang digadang maju sebagai calon bupati.

Sementara itu, Pemerintah Pusat dan KPU masih membahas anggaran pilkada 2020 mendatang.

Ketua DPW Nasdem DIY, Subardi mengatakan partai Nasdem di Gunungkidul memiliki Raihan suara meningkat 450 persen dari hasil Pemilu 2014 lalu.

Saat ini Nasdem memiliki sembilan wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Gunungkidul periode 2019-2024 sehingga berhak mengusung calon Bupati dan wakil bupati sendiri.

Baca juga: KPU Daerah Bakal Susun Anggaran Pilkada 2020

Partai besutan Surya Paloh ini tetap membuka peluang koalisi dengan partai lain. Selain itu, di dalam pencalonan, Nasdem tidak langsung memprioritaskan kader internal partai untuk maju.

"Belum ada calon, nanti kita akan melakukan mekanisme. Kami akan melakukan survey internal terlebih dahulu," katanya ditemui di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Kamis (27/6/2019).

Nantinya hasil survei akan dijadikan acuan menentukan siapa yang akan dibawa ke DPP Nasdem. Dalam pengusulan calon, DPD berhak mengajukan tiga nama.

Sedang DPW memiliki hak untuk menyodorkan dua nama. Selanjutnya nama-nama gabungan dari DPD dan DPW akan diserahkan ke DPP untuk dipilih siapa calon yang diusung. 

Baca juga: Antisipasi Antraks, Ribuan Ternak di Gunungkidul Mendapat Vaksin

Terbuka untuk komunikasi

Sekretaris DPD PAN Gunungkidul, Anwarudin mengatakan, untuk saat ini pihaknya mulai menjalani komunikasi dengan tokoh maupun parpol lain untuk diajak berkoalisi.

Meski memiliki 7 kursi di DPRD dan berhak mengusung sendiri, pihaknya belum menentukan siapa tokoh yang akan diusung.

"Untuk yang diusung secara resmi belum. Kami sudah membuat tim untuk melakukan komunikasi awal dengan sejumlah tokoh," katanya.

Politikus Partai Gerindra Gunungkidul, Purwanto mengakui sampai saat ini ada sejumlah tokoh yang dibidik, namun demikian, pihaknya belum bisa menentukan.

"Komunikasi memang ada, tapi ini masih awal. Untuk pencalonan, sangat bergantung dengan keputusan DPP," ucapnya.

Baca juga: SD Negeri di Gunungkidul Ini Wajibkan Siswa Kenakan Seragam Muslim

Sementara itu dari partai nonparlemen sudah lebih dulu bermanuver. Mereka mulai mengusung calon yang akan didaftarkan secara independen.

Sekretaris Koalisi Independen, Agung Nugroho mengatakan, pihaknya sudah menentukan tokoh yang diusung yakni Sunaryanto.

Nantinya partai non parlemen akan bekerja mirip 'teman ahok' untuk mencari dukungan ke masyarakat.

"Jika nanti diusung parpol kami tidak masalah," ucapnya.

Baca juga: Pembakar Surat Suara di Gunungkidul Divonis Hukuman Percobaan 6 Bulan

Anggaran Pilkada masih dibahas

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan masalah anggaran pilkada masih pembahasan lanjutan dengan pemkab.

Oleh karenanya, usulan sebesar Rp 29 miliar bukan angka yang pasti dan masih bisa berubah. Namun dari anggaran yang diusulkan, masih diminta untuk efisiensi.

"Informasinya akan ada surat edaran terbaru dari KPU DIY, dan kami menunggunya karena akan dijadikan dasar dalam penyusunan dalam efisiensi," katanya.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2015 lalu, KPU Gunungkidul mendapatkan hibah sebesar Rp 18,6 miliar, dan KPU masih mengembalikan sisa dana pilkada kepada pemkab sebesar Rp2 miliar.

"Untuk Pilkada 2020, kami belum bisa pastikan," ucapnya.

Baca juga: Evaluasi Soal KPPS Akan Dijadikan Bahan KPU Susun Peraturan Pilkada 2020

Kepala Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Astuti Rahayu mengatakan, setelah adanya pengajuan usulan anggaran pilkada, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sudah melakukan koordinasi dengan KPU Gunungkidul.

Namun dalam koordinasi tersebut KPU harus melakukan efisiensi. Upaya efisiensi bertujuan untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Selain efisiensi, ada beberapa hal yang harus dibahas seperti honor petugas baik anggota KPPS maupun keamanan akan disamakan dengan penyelenggaraan di kabupaten lain di provinsi DIY, sehngga tidak menimbulkan kecemburuan.

"Pilkada serentak di 2020 juga dilaksanakan di Bantul dan Sleman sehingga akan ada kesamaan honor sehingga tidak ada kecemberuan," ujarnya. 

Baca juga: Gerindra Siapkan Lima Nama untuk Pilkada Kabupaten Solok 2020