DPRD Jabar: Kembalikan Sistem PPDB ke Jalur Prestasi

Kompas.com - 20/06/2019, 11:12 WIB
Antrean siswa dengan orangtua murid mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen, dan jalur perpindahan orang tua wali paling banyak lima persen, bertujuan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIAntrean siswa dengan orangtua murid mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 2 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (17/6/2019). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen, dan jalur perpindahan orang tua wali paling banyak lima persen, bertujuan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat menilai, sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak bisa diterapkan di Jabar. Oleh karena itu, DPRD Jabar meminta PPDB dikembalikan ke jalur prestasi.

Anggota DPRD Jawa Barat Oleh Soleh mengatakan, pemerintah harus menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebab, sistem zonasi merugikan siswa, terutama yang berprestasi.

Oleh pun menyarankan pemerintah mengembalikan sistem PPDB ke jalur prestasi.

"Sebaiknya penerimaan peserta didik baru dikembalikan lagi ke jalur prestasi, tidak lagi mengunakan zonasi, karena dengan sistem zonasi banyak yang dirugikan. Yang dekat ditolak, yang jauh diakomodir," kata Oleh yang juga ketua Fraksi PKB kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (20/6/2019).

Menurut Oleh, PPDB dengan sistem prestasi bisa memenuhi rasa keadilan dan menutup celah kongkalikong antara sekolah dengan wali murid.

Baca juga: Gunakan Alamat Sama, Disdik Jabar Panggil Orangtua Pendaftar PPDB 2019

Kalau pun sistem zonasi tetap akan diberlakukan, Oleh mengingatkan pemerintah untuk menambah jumlah sekolah negeri di daerah, khususnya SMA. Hal itu agar peserta didik di suatu daerah bisa ditampung di sekolah negeri sehingga tidak ada istilah kuota habis.

"Selain itu, distribusi fasilitas harus merata di semua sekolah negeri. Jangan ada yang jomplang, sehingga semua peserta didik bisa menikmati fasilitas yang sama di sekolah negeri," tandas Oleh.

Penyeragaman sistem belajar juga harus dilakukan. Hal itu, kata Oleh, agar kualitas pendidikan di semua sekolah negeri sama sehingga bisa menghasilkan banyak siswa yang berprestasi.

"Cara lain adalah wajardiknas diperluas sampai dengan tingkat SLTA. Namun itu juga harus dibarengi pembiayaan yang memadai serta tenaga pendidik yang profesional," tandas Oleh.

Jawa Barat belum siap

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Kasus Covid-19 di Kota Serang Catatkan Rekor Tertinggi

Penambahan Kasus Covid-19 di Kota Serang Catatkan Rekor Tertinggi

Regional
Pulang dari Tempat Hiburan Malam, Mahasiswi di Makassar Diperkosa 7 Pria

Pulang dari Tempat Hiburan Malam, Mahasiswi di Makassar Diperkosa 7 Pria

Regional
Di-PHK dan Diusir, Puluhan Pekerja Sawit Asal NTT Terlantar, Ada yang Bawa Bayi

Di-PHK dan Diusir, Puluhan Pekerja Sawit Asal NTT Terlantar, Ada yang Bawa Bayi

Regional
Pemprov Riau Cairkan Rp 4,7 Miliar untuk Insentif Tenaga Medis

Pemprov Riau Cairkan Rp 4,7 Miliar untuk Insentif Tenaga Medis

Regional
Pelanggar Protokol Kesehatan di Probolinggo Kena Denda Rp 200.000

Pelanggar Protokol Kesehatan di Probolinggo Kena Denda Rp 200.000

Regional
Hasil Tes Kesehatan dan Berkas Paslon Pilkada Grobogan Penuhi Syarat

Hasil Tes Kesehatan dan Berkas Paslon Pilkada Grobogan Penuhi Syarat

Regional
Besok, Sanksi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Berlaku di Kota Padang

Besok, Sanksi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Berlaku di Kota Padang

Regional
Kemarau, Warga Tempuh 2 Kilometer dan Antre Demi Seember Air Bersih

Kemarau, Warga Tempuh 2 Kilometer dan Antre Demi Seember Air Bersih

Regional
Diusung 8 Partai di Pilkada Surabaya, Machfud Arifin Bantah Keroyok Calon PDI-P

Diusung 8 Partai di Pilkada Surabaya, Machfud Arifin Bantah Keroyok Calon PDI-P

Regional
Pilkada Surabaya 2020, PDI-P Targetkan Eri-Armuji Raih 70 Persen Suara

Pilkada Surabaya 2020, PDI-P Targetkan Eri-Armuji Raih 70 Persen Suara

Regional
Viral Video Bupati Timor Tengah Utara NTT Marahi Polisi, Ini Sebabnya

Viral Video Bupati Timor Tengah Utara NTT Marahi Polisi, Ini Sebabnya

Regional
Urus Dana Hibah di Kemenkes, Direktur RSUD Pangkalpinang Positif Corona

Urus Dana Hibah di Kemenkes, Direktur RSUD Pangkalpinang Positif Corona

Regional
Kasus Covid-19 Meningkat, Warga Sumedang Dilarang Bepergian ke Zona Merah

Kasus Covid-19 Meningkat, Warga Sumedang Dilarang Bepergian ke Zona Merah

Regional
Cucu, Menantu, dan Istri Tertular Covid-19, Klaster Keluarga di Salatiga Bertambah

Cucu, Menantu, dan Istri Tertular Covid-19, Klaster Keluarga di Salatiga Bertambah

Regional
Kedapatan Miliki Sabu, Oknum Polisi di Bulukumba Ditangkap

Kedapatan Miliki Sabu, Oknum Polisi di Bulukumba Ditangkap

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X