DPRD Jabar: Kembalikan Sistem PPDB ke Jalur Prestasi

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat menilai, sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak bisa diterapkan di Jabar. Oleh karena itu, DPRD Jabar meminta PPDB dikembalikan ke jalur prestasi.

Anggota DPRD Jawa Barat Oleh Soleh mengatakan, pemerintah harus menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebab, sistem zonasi merugikan siswa, terutama yang berprestasi.

Oleh pun menyarankan pemerintah mengembalikan sistem PPDB ke jalur prestasi.

"Sebaiknya penerimaan peserta didik baru dikembalikan lagi ke jalur prestasi, tidak lagi mengunakan zonasi, karena dengan sistem zonasi banyak yang dirugikan. Yang dekat ditolak, yang jauh diakomodir," kata Oleh yang juga ketua Fraksi PKB kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (20/6/2019).

Menurut Oleh, PPDB dengan sistem prestasi bisa memenuhi rasa keadilan dan menutup celah kongkalikong antara sekolah dengan wali murid.

Baca juga: Gunakan Alamat Sama, Disdik Jabar Panggil Orangtua Pendaftar PPDB 2019

Kalau pun sistem zonasi tetap akan diberlakukan, Oleh mengingatkan pemerintah untuk menambah jumlah sekolah negeri di daerah, khususnya SMA. Hal itu agar peserta didik di suatu daerah bisa ditampung di sekolah negeri sehingga tidak ada istilah kuota habis.

"Selain itu, distribusi fasilitas harus merata di semua sekolah negeri. Jangan ada yang jomplang, sehingga semua peserta didik bisa menikmati fasilitas yang sama di sekolah negeri," tandas Oleh.

Penyeragaman sistem belajar juga harus dilakukan. Hal itu, kata Oleh, agar kualitas pendidikan di semua sekolah negeri sama sehingga bisa menghasilkan banyak siswa yang berprestasi.

"Cara lain adalah wajardiknas diperluas sampai dengan tingkat SLTA. Namun itu juga harus dibarengi pembiayaan yang memadai serta tenaga pendidik yang profesional," tandas Oleh.

Jawa Barat belum siap

Pendapat serupa disampaikan sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya. Ia mengatakan, Provinsi Jawa Barat belum siap untuk mengaplikasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

“Di Jawa Barat masih banyak blank spot. Ada 200 kecamatan yang belum punya sekolah negeri (SMA/SMK). Sistem zonasi membuat hak warga negara untul bersekolah di sekolah negeri terlanggar,” kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/6/2019).

Lebih lanjut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, meski sudah ada penambahan kuota 19.000 kursi pada PPDB tahun ini dari hasil pembangunan ruang kelas baru di Jabar, pemerintah baru bisa menyerap 34 persen lulusan tingkat SMP di SMA dan SMK negeri yang tersebar di Jabar.

Agar penyerapan siswa bisa lebih maksimal, Abdul mengatakan agar PPDB di Jawa Barat dikembalikan dengan sistem seleksi prestasi.

“Karena itu (seleksi prestasi) lebih realistis. Seleksi yang paling jelas adalah UN (NEM),” tuturnya.