Pemprov NTT Ingin Miliki Rumah Sakit Terapung, Biayanya Rp 600 Miliar

KUPANG, KOMPAS.com - Pemprov NTT berencana mengadakan Kapal Rumah Sakit Terapung (RST) di NTT.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, keberadaan rumah sakit apung itu sangat penting bagi masyarakat NTT.

"Haruslah rumah sakit apung itu ada, karena kita provinsi kepulauan dan banyak warga yang bermukim di sejumlah pulau, tidak memiliki fasilitas kesehatan yang baik," ucap Viktor kepada Kompas.com, Senin (27/5/2019). 

Kalau kapal itu ada lanjut Viktor, maka seluruh masyarakat yang punya masalah kesehatan yang serius, tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit karena bisa ditangani secara langsung.

"Untuk dana pembelian rumah sakit apung itu, akan diintervensi dari APBN dan APBD,"ujar Viktor.

Rencana itu mendapat respons positif oleh PT PAL Indonesia dengan mengajukan proposal. 

Saat ini tengah dilakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan dilakukan oleh Nasdec (National Sheep Design and Engineering Center), UPT dari Institut Teknologi Surabaya.

Pemaparan FS dari Nasdec dan pemaparan proposal dari PAL dilakukan di ruang rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando, Jumat (24/5/2019).

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi, Staf khusus Gubernur, Daniel Kameo, Kepala Syahbandar Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya.

Baca juga: Ada Rumah Sakit Terapung di Teluk Bintuni, Begini Rupanya

A A Masroeri, selaku Ketua Team Nasdec dalam pemaparannya mengungkapkan, FS terkait kebutuhan teknis dari RST.

Ada beberapa tahapan yang dilalui yakni tahap persiapan berupa penyusunan rencana kerja, program kerja, studi literatur serta kebutuhan dan rencana survei.

Tahap berikutnya adalah melakukan kajian kebutuhan, survei daerah, kajian dan evaluasi kebutuhan teknis, serta kajian biaya operasional. Kegiatan FS direncanakan berlangsung selama 16 pekan sampai pada laporan akhir.

"Dengan FS, diharapkan ada naskah akademis untuk mengetahui pentingnya keberadaan RST di NTT sesuai kondisi geografis dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Dibutuhkan studi literatur karena di Indonesia belum ada aturan baku tentang RST ini. Diharapkan NTT jadi pionir dan percontohan tentang hal ini," jelas Masroeri, melalui rilis resmi yang diterima.

Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Kapal PT PAL, Iman Sulaiman mengapresiasi keinginan Pemprov NTT untuk membuat RST.

Karena biasanya lanjut Imam, klien PAL adalah angkatan laut dalam dan luar negeri atau swasta. Tapi ini pertama kali, klien PAL berasal dari pemerintah provinsi.