DPD PKS Lombok Timur Tegaskan Tak Ada "Money Politics" pada Acara Calegnya

Kompas.com - 16/04/2019, 15:53 WIB
Lombok Timur, Kompas.Com Ketua DPD PKS Lombok Timur, Murnandok. PKS Lombok Timur, Kompas.Com Ketua DPD PKS Lombok Timur, Murnan

SELONG, KOMPAS.com-Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Lombok Timur menegaskan tidak ada transaksi money politics dalam acara caleg PKS.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD PKS Lombok Timur, Murnan Selasa (16/04/2019).

"Tidak ada transaksi money politics, memang benar ada pertemuan dengan ibu-ibu, yang bersangkutan hanya mengganti biaya konsumsinya dan itu bukan money politics apalagi sampai keluar istilah OTT padahal Bawaslu sendiri tidak pernah mengeluarkan statement tersebut," tegas Murnan.


Baca juga: Bawaslu Lubuk Linggau Temukan Dugaan Money Politics Jelang Pencoblosan

Dirinya juga meminta Bawaslu untuk segera bertindak dan melihat apakah ada aturan pemilu yang dilanggar atau tidak.

Jika tidak, lanjut Murnan, Bawaslu diminta segera melakukan klarifikasi atas isu yang bisa menimbulkan citra negatif kepada partai nomor urut 8 ini.

"Jika Bawaslu telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan ternyata memang tidak ada aturan Pemilu yang dilanggar, kami meminta kepada Bawaslu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Harapan kami dilakukan secepat-cepatnya agar tidak menjadi isu yang negatif untuk PKS," terangnya.

Baca juga: Polres Karo Amankan Caleg dan Timses Partai Gerindra yang Diduga Lakukan Money Politics

Menurut Murnan, PKS akan tetap berkomitmen untuk menjaga pesta demokrasi dengan kejujuran dan bersih.

"Saya tegaskan kembali, bagi kami, PKS tetap berkomitmen untuk mengikuti Pemilu dengan jujur dan bersih. Mudah-mudahan Lombok Timur menjadi contoh yang baik dalam kita berdemokrasi," katanya.

Kembali dikonfirmasi terkait siaran persnya itu, juru bicara PKS NTB Rony mengatakan, meskipun membantah adanya politik uang, namun DPD PKS Lombok Timur tetap menyerahkan sepenuhnya langkah Bawaslu Kabupaten Lombok Timur maupun Bawaslu NTB dalam menyelesaikan kasus caleg Ali Akbar yang diduga melakukan politik uang.

"Ketua DPD PKS Lombok Timur, tetap menyerahkan sepenuhnya langkah yang diambil Bawaslu sesuai UU Pemilu yang berlaku," kata Rony.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X