PCNU Lumajang Protes Sandiaga Kibarkan Bendera NU saat Kampanye

Kompas.com - 06/04/2019, 19:06 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukungnya saat kampanye nasional Sandiaga Menyapa Bekasi, di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019). Kampanye nasional yang juga dihadiri para calon legislatif dari parpol pengusungnya tersebut dalam rangka pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi serta menaikan jumlah suara di kursi parlemen pada Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/nz. Risky AndriantoCalon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukungnya saat kampanye nasional Sandiaga Menyapa Bekasi, di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019). Kampanye nasional yang juga dihadiri para calon legislatif dari parpol pengusungnya tersebut dalam rangka pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi serta menaikan jumlah suara di kursi parlemen pada Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/nz.

LUMAJANG, KOMPAS.com- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memprotes keras pengibaran bendera NU yang dilakukan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno, saat kampanye terbuka di Stadion Semeru, Lumajang, Kamis (4/4/2019). 

"Benar adanya, PCNU yang mengeluarkan nota keberatan tersebut," ujar Ketua Tanfidziyah PCNU Lumajang Mohammad Mas'ud, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/4/2019).

Baca juga: Ansor dan Banser NU Diinstruksikan Pakai Baju Putih ke TPS

Menurut Mas'ud, bendera NU merupakan perangkat resmi organisasi. Sehingga, tidak serta merta bisa digunakan sembarangan.


"Ada kode etiknya, dimana seharusnya perangkat resmi bendera NU bisa dikibarkan," tambahnya.

Baca juga: Mahasiswa di 80 Perguruan Tinggi NU Bisa Belajar di 64 Universitas Luar Negeri

Atas insiden tersebut, Mas'ud mengaku kecewa dan sangat keberatan dengan penyalahgunaan Bendera NU tersebut.

"Kami menyampaikan bahwa tindakan pengibaran bendera NU dalam kegiatan kampanye politik semacam itu adalah bentuk pelecehan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang dapat menimbulkan gesekan horisontal di tengah masyarakat," ujarnya.

Mas'ud mengatakan, sikap NU secara kelembagaan sudah sangat tegas, tidak ikut terlibat dari politik praktis.

"Politik NU adalah politik kebangsaan, jadi kalau perangkat resmi kita dibawa ke ranah politik praktis, wajar kalau kita melakukan protes," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X