Kompas.com - 20/03/2019, 14:14 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didakwa telah menerima yang suap hingga Rp 4,8 miliar dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3/2019). KOMPAS.com/NAZAR NURDINWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didakwa telah menerima yang suap hingga Rp 4,8 miliar dalam kasus suap di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3/2019).

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didakwa telah menerima uang suap hingga Rp 4,8 miliar dalam membantu mengurus dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana mengatakan, uang suap Rp 4,8 miliar bersumber dari dua bupati.

Rinciannya, dari Kebumen sebesar Rp 3,6 miliar dan Purbalingga Rp 1,2 miliar.

"Patut diduga, Rp 4,8 miliar untuk gerakkan terdakwa memperjuangkan dan menambahi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk Kebumen dan Purbalingga di DPR RI," kata Eva di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Kasus Dugaan Suap, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Jalani Sidang Perdana

"Bertentangan dengan kapasitas terdakwa sebagai penyelenggara negara," tambahnya.

Dalam dakwaannya, Eva merinci, sebelum pemberian suap, antara terdakwa dengan para pihak telah melakukan pertemuan di berbagai tempat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tempat-tempat pertemuan yang tercatat yaitu, KFC Jalan Sultan Agung, Hotel Gumaya, Pendopo Purbalingga, dan rumah seseorang di Wanareja, Banjarnegara.

Dikatakan Eva, terdakwa meminta fee 5 persen dari total kepengurusan DAK yang diajukan.

Untuk Kebumen, DAK di tahun 2016 yang diajukan sebesar Rp 100 miliar. Namun dari pengusulan itu, cair Rp 93,3 miliar.

Uang suap yang diberikan yaitu sebesar Rp 3,6 miliar, yang diserahkan dua kali. Semua uang diserahkan di kamar hotel berbintang di Kota Semarang.

"Penerimaan dana alokasi khusus Kebumen 2016 digunakan untuk pembiayaan infrastrurkur jalan," katanya.

Sementara di Purbalingga, DAK tahun 2017 yang diajukan sebesar Rp 40 miliar.

Uang suap yang diterima terdakwa sebesar Rp 1,2 miliar, yang diserahkan di kediaman Wahyu Kristianto di Wanareja.

Taufik sendiri dijerat dengan dua pasal. Pertama, diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan pasal kedua yaitu diduga melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang yang sama.

Taufik tidak keberatan atas dakwaan yang dibacakan. Sidang ditunda pada Rabu (27/3/2019) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. 

Kompas TV KPK memeriksa Ketua Fraksi PAN di DPR, Mulfachri Harahap. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus Kebumen, Jawa Tengah yang juga menjerat Wakil Ketua Non Aktif DPR RI Taufik Kurniawan. Ketua Fraksi PAN di DPR, Mulfachri Harahap tidak memberikan keterangan apa pun saat tiba di Gedung KPK. KPK mengatakan Mulfachri diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjadikan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Sebelumnya Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan Anggaran DAK fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.