Bawaslu Awasi Pelaksanaan Apel Kebangsaan di Semarang

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang akan mengawasi pelaksanaan apel kebangsaan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu (17/3/2019).

Bawaslu akan bertindak jika nantinya dalam kegiatan tersebut disusupi materi-materi kampanye. Sebelumnya, tim pemenangan Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengingatkan agar pelaksanaan apel kebangsaan diawasi secara cermat.

"Kalau ada bunyi kampanye (dalam apel kebangsaan), kami akan tindak sesuai dengan ketentuan. Kami hadir di lokasi, lengkap dari kecamatan, kelurahan dan dari kota," kata Ketua Bawaslu Kota Semarang, M Amin, saat dikonfirmasi Kompas.com, melalui pesan elektronik, Jumat (15/3/2019).

Baca juga: Habiskan Anggaran Rp 18 M, Apel Kebangsaan di Semarang Tuai Kritik

Amin mengatakan, Bawaslu telah mendapat undangan kegiatan tersebut.

Ia juga telah mengkonfirmasi kepada panitia kegiatan, bahwa acara bukan acara politik, melainkan kegiatan dari pemerintah provinsi.

Adapun surat undangan yang diterima dibubuhi tanda tangan pejabat terkait, serta mencantumkan logo dari Pemprov Jawa Tengah. Amin memastikan, pengawas akan hadir di lokasi untuk melakukan tindakan preventif.

"Kalau personel yang datang bagian dari parpol, kami upayakan preventif agar pelaksanaannya tidak singgung politik, melainkan murni acara kebangsaan," ujar dia.

"Kami akan awasi di sana, kategorinya pengawasan non-kampanye. Kami pastikan, tanggal 17 tidak ada muatan kampanye," tambah dia.

Tidak politis

Apel kebangsaan rencananya digelar pada Minggu (17/3/2019) mulai pukul 06.00 WIB sampai 12.00 WIB. Apel kebangsaan ditujukan untuk mengibarkan semangat naisonalisme.

Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat akan hadir, berikut pimpinan forkominda Jawa Tengah, pimpinan TNI dan Polri, serta 130 ribu masyarakat.

Baca juga: Sudirman Said Ingatkan Apel Kebangsaan di Semarang Tidak Disusupi Agenda Kampanye

Para tokoh juga nantinya akan mengisi orasi kebangsaan, antara lain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, KH Maimoen Zubair, Mahfud MD, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, KH Ahmad Darodji, Uskup Agung Semarang Romo Rubiatmoko, Pendeta Eka Laksa, Nyoman Surahart, Go Boen Tjien dan Pujianto.

Acara ini juga akan dimeriahkan sejumlah artis nasional yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah Achmad Rofai, dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan ini murni apel kebangsaan dan tidak ada unsur politis.

Seluruh peserta berasal dari perwakilan santri, pramuka, linmas, pekerja, petani, nelayan, pelajar, seniman, mahasiswa, pelajar, tokoh lintas agama hingga olahragawan dan kelompok difabel, dan Kelompk masyarakat.

"Tidak ada atribut yang berkaitan dengan pilpres atau pileg, yang ada hanya merah putih. Semua nanti pakai ikat kepala merah putih. Ini hanya kebetulan saja pelaksanaannya mendekati pemilu, tapi tidak ada kaitannya," ujar dia.

Namun, ihwal ini diragukan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said. Ia menilai kegiatan itu rawan pelanggaran netralitas ASN, karena dilakukan tepat 1 bulan sebelum pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.

BPN mengingatkan pemerintah daerah setempat agar tidak menggunakan acara tersebut sebagai ajang kampanye.

Menurut BPN, mendatangkan ratusan ribu orang dalam waktu menjelang pemilihan perlu dicermati secara seksama.

Baca juga: Slank Ajak Warga Jawa Tengah Ikuti Apel Kebangsaan

"Apel siaga besar-besaran juga warning, agar hati-hati," kata Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, saat konferensi pers di Posko Pamularsih, Semarang, Kamis (14/3/2019).

Mantan calon Gubernur Jateng ini menilai, upaya pengerahan massa di waktu menjelang pemilihan berpotensi untuk terjadi pelanggaran netralitas.

Ia meminta agar semua pihak tidak menjadikan acara itu disisipi materi-materi kampanye salah satu pasangan calon.

"Kami belum tahu. Tapi pengerahan ASN, perangkat negara di akhir kampanye itu perlu dilihat dengan cermat," ucap mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

"Kalau kampanye, sumbernya harus dari calon, dan jangan dari APBD. Itu tolong nanti dicek. Mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran netralitas," ujar dia.