Soekarwo Ingatkan soal Integritas Saat Lantik Wali Kota Probolinggo dan Bupati Sampang

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang masa jabatan 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (30/1/2019).

Wali Kota Probolinggo terpilih, Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Probolinggo, Moch Soufis Subri, dilantik berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 131.35–5973 Tahun 2018, tanggal 12 September 2018.

Sedangkan, Bupati Sampang terpilih, H Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat Hussein, dilantik berdasarkan SK Mendagri nomor 131.35–10 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019.

Baca juga: Jelang Pensiun, Gubernur Soekarwo Beri Remunerasi ke Jajaran ASN Jatim

Soekarwo berpesan kepada kedua kepala daerah yang baru dilantik untuk menjaga integritas diri dalam mengemban tugas, terutama dalam pengambilan kebijakan terkait dengan APBD.

Menurut Soekarwo, integritas merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan ketakutan terhadap permasalahan yang melanggar peraturan perundangan.

"Selama ini, kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK seringkali muaranya di masalah integritas pejabat itu sendiri. Jadi, integritas itu letaknya di diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga," kata Soekarwo.

Selain menjaga integritas, Soekarwo juga meminta kepada kedua kepala daerah untuk merangkul dan menyatukan seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah menang atau kalah.

“Pilkada telah usai, pilihan masyarakat harus menjadi satu, semua menerima dan secara bersama-sama membangun persatuan," ujar Soekarwo.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga berpesan kepada kepala daerah untuk menjaga silaturahmi, baik dengan DPRD maupun forkopimda.

Silaturahmi ini, kata Pakde Karwo, juga harus dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Terlebih, tugas pemimpinn adalah menyapa, merangkul, dan mendengarkan suara yang tidak terdengar. Untuk itu, pendopo harus dibuka untuk umum sebagai tempat silaturahmi.

Baca juga: Soekarwo : Kebijakan Ganjil Genap Tidak Akan Diterapkan di Jatim

"Tidak ada hal yang tidak bisa dibicarakan antar-orang, komunikasi menjadi basis penting. Selain itu, silaturahmi menjadi bagian nilai luhur dan agama, apalagi sebagai pemimpin sudah diberi amanah," ucap Pakde Karwo.

Selain itu, Pakde Karwo juga mengingatkan pasangan kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya masing-masing.

Di mana untuk urusan pengelolaan keuangan daerah, yang ditugasi Presiden adalah bupati dan wali kota, termasuk soal pertanggungjawabannya. Untuk itu, ia meminta agar tidak ada konflik antar-keduanya terkait hal tersebut.

"Biasanya konfliknya di sini, ini jadi bagian dari manajemen pelaksanaan. Ada normanya dan sudah sesuai peraturan," ujar dia.