Soekarwo : Kebijakan Ganjil Genap Tidak Akan Diterapkan di Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberi penegasan bahwa Jawa Timur tidak berniat menerapkan kebijakan ganjil genap untuk pengaturan lalu lintas.

Kebijakan ganjil genap hanya judul workshop yang digelar Kementerian Perhubungan yang kebetulan tempatnya di Surabaya.

"Konsep ganjil genap hanya wacana yang dibahas dalam workshop Kementerian Perhubungan yang digelar Senin kemarin di Surabaya, bukan untuk dilaksanakan," kata Soekarwo, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Ganjil Genap Akan Diberlakukan di Jatim, Dishub Kaji Kebijakannya

Dalam workshop kemarin, kata Soekarwo, Kementerian Perhubungan sifatnya meminta masukan dari stakeholder di Jawa Timur tentang kebijakan ganjil genap yang dilaksanakan di ibu kota.

"Jadi saya tegaskan bukan untuk diterapkan di Jawa Timur," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Fattah Jasin menambahkan, penerapan kebijakan ganjil genap untuk menata lalu lintas di Jawa Timur tidak bisa langsung diterapkan dengan cepat.

"Namun masih perlu proses diskusi dan kajian yang mendalam serta perlu meminta masukan dari masyarakat," jelasnya.

Dinas Perhuhubungan sebagai penyelenggara acara workshop kemarin, kata dia, hanya melaksanakan intruksi Kementerian Perhubungan selaku institusi di tingkat pusat.

Atas kabar tersebut, Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur, sempat menyampaikan protes.

Kata Humas PDOI Jawa Timur, Daniel Rorong, kebijakan ganjil genap bukan solusi untuk mengatasi kemacetan di Jawa Timur.

"Kebijakan ganjil genap hanya akan merugikan penumpang dan driver karena tidak bisa leluasa bekerja dan melayani pengguna," kata Daniel.

Kebijakan ganjil genap juga akan memotivasi para driver online untuk melakukan pembohongan dengan memakai nomor polisi palsu agar mereka bisa tetap bekerja dan membayar cicilan kendaraannya.

"Kebijakan ganjil genap hanya akan menimbulkan masalah baru," pungkasnya.