Kementerian ESDM Pastikan Izin Lingkungan Pertambangan Jadi Kewenangan Pemda

Kompas.com - 14/12/2018, 11:38 WIB
Gedung Kementerian ESDM. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOGedung Kementerian ESDM.

LINGGA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pembahasan dokumen UKL-UPL, AMDAL dan penerbitan izin lingkungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara di wilayah darat adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini ditegaskan Bagus Prasetyawan, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM saat diskusi publik tentang regulasi perizinan dan ketentuan pidana pengusahaan pertambangan mineral di Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau, Kamis (13/12/2018) kemarin.

Bagus berpendapat hal ini dilakukan karena yang mengetahui sepenuhnya suatu wilayah di daerah adalah kepala daerahnya sendiri.

Baca juga: Tolak Tambang, Ratusan Warga Hadang WNA dan Staf Dinas ESDM

"Makanya kewenangan pengeluaran dokumen UKL-UPL, AMDAL dan penerbitan izin lingkungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral serta batubara di wilayah darat adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota," jelas Bagus, Jumat (14/12/2018).

Senada juga diungkapkan Ketua DPRD Lingga, Riono yang mengungkapkan bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah Kabupaten/Kota tak ubahnya hanya sebagai keranjang sampah.

"Tidak dapat dipungkiri, bahwa Kabupaten Lingga adalah pemilik cadangan bahan tambang terbesar di Kepri. Namun, akibat adanya peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, kami di daerah tak ubahnya seperti keranjang sampah. Belasan izin tambang terbit di Lingga, tanpa sepengetahuan Bupati," katanya kecewa.

Harus ada rekomendasi Bupati/Wali Kota

Sementara itu, Agung Nugroho Analis Pelayanan Usaha Mineral pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menjelaskan meski kewenangan di bidang pertambangan berada di provinsi.

Baca juga: Pastikan Gunung Merapi Aman Jelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Jonan Tinjau Pos Pantau di Yogyakarta

Namun rekomendasi Bupati/Wali Kota tetap wajib diperlukan sebelum Gubernur memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

"Dalam pasal 20 PP No. 23 Tahun 2010 dan pasal 14 Permen ESDM No. 11 Tahun 2018, sangat tegas menyebutkan, sebelum memberikan WIUP, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota. Jadi, rekomendasi Bupati ini wajib," bebernya.

Agung juga memaparkan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana pertambangan, seperti pelabuhan pengangkutan dan penjualan. Begitu juga penanganan reklamasi dan pascatambang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

Regional
Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Regional
3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

Regional
Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Regional
16 Petak Toko Pasar Raya Padang Hangus Terbakar

16 Petak Toko Pasar Raya Padang Hangus Terbakar

Regional
Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid, Kepala Desa Ini Dikeroyok

Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid, Kepala Desa Ini Dikeroyok

Regional
Wali Kota Tidore Dibawa ke RSUD Ternate dengan Protokol Covid-19

Wali Kota Tidore Dibawa ke RSUD Ternate dengan Protokol Covid-19

Regional
Kapolda Jabar Minta Maaf atas Arogansi Bripka HI yang Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker

Kapolda Jabar Minta Maaf atas Arogansi Bripka HI yang Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
3 Orang Ini Sembunyi Dalam Terpal di Mobil Pikap untuk Kelabui Petugas Cek Poin di Malang

3 Orang Ini Sembunyi Dalam Terpal di Mobil Pikap untuk Kelabui Petugas Cek Poin di Malang

Regional
Kapolda Jabar Mutasi Polisi Ngamuk karena Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Kapolda Jabar Mutasi Polisi Ngamuk karena Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
Gubernur Maluku ke Tenaga Medis: Kalian adalah Pahlawan...

Gubernur Maluku ke Tenaga Medis: Kalian adalah Pahlawan...

Regional
Rusli Habibie Minta Gubernur Maluku Utara Bantu Warga Gorontalo Terkatung-katung di Ternate

Rusli Habibie Minta Gubernur Maluku Utara Bantu Warga Gorontalo Terkatung-katung di Ternate

Regional
Polisi Naik Fortuner Adu Mulut dengan Anggota Satlantas, Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Polisi Naik Fortuner Adu Mulut dengan Anggota Satlantas, Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
Pantai Pasir Padi Babel Ditutup, Pengunjung Diminta Pulang

Pantai Pasir Padi Babel Ditutup, Pengunjung Diminta Pulang

Regional
Naik Fortuner, Oknum Polisi Ini Marah Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Kapolda Jabar: Jangan Arogan

Naik Fortuner, Oknum Polisi Ini Marah Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Kapolda Jabar: Jangan Arogan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X