Kota Bandung Tidak Dapat WTP dari BPK RI, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 09/11/2018, 19:09 WIB
Oded M Danial usai rapat Pleno PAN di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Sabtu (6/1/2018). TRIBUNJABAR.CO.ID/ISAL MAWARDIOded M Danial usai rapat Pleno PAN di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Sabtu (6/1/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat Kota Bandung ke Pemerintah Kota Bandung mencapai Rp 800 miliar.

Hal tersebut terungkap saat Wali Kota Bandung Oded M Danial menerima kunjungan dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Jumat (9/11/2018).

“Evaluasinya di antaranya yang sekarang ini adalah piutang yang mencapai Rp 800-an miliar,” ujar Oded saat ditemui seusai menerima kunjungan, Jumat siang.

Lebih lanjut Oded menambahkan, pihaknya akan terus mengoptimalkan penagihan PBB kepada masyarakat yang belum menunaikan kewajibannya sebagai objek pajak.


“Sekarang ke depan di samping terus penagihan juga yang terpenting bagaimana kita memperkuat database wajib pajak. Dan, kita juga terus berupaya memperkuat sertifikasi. Itu yang terus kita lakukan. Makanya, dari 11. 000 persil sekarang sudah terus kita kurangi setiap tahun,” akunya.

Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Purbalingga Catat Predikat WTP dan 20 Rekor Muri

Oded mengakui tidak optimalnya pembayaran PBB menjadi salah satu penyebab Pemerintah Kota Bandung tidak mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Iya betul. Itu PR saya dan teman-teman di Kota Bandung seperti itu. Kita juga akan terus melakukan sertifikasi aset supaya asetnya tidak ada yang mengklaim. Kan banyak sekarang yang mengklaim,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPK RI Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, pihaknya dalam pertemuan tersebut juga mengevaluasi penyebab-penyebab lain Pemerintah Kota Bandung tidak meraih status WTP dalam pengelolaan keuangan tahun 2017.

“Kami juga menyinggung terkait status Kota Bandung yang sampai sekarang masih ada pengecualian di laporan keuangannya sampai tahun lalu. Dan, satu tadi yang dibicarakan mengenai aset,” ujar Arman.

Arman menjelaskan, permasalahan Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun masih sama, yakni kurang optimal dalam pengelolaan aset daerah.

“Setelah kami evaluasi, memang perlu percepatan lagi untuk bisa sampai menghilangkan adanya pengecualian tersebut. Terutama mengenai pengelolaan tanah, kemudian pengelolaan bangunan milik Pemkot Bandung,” jelasnya.

Baca juga: Usai Dapatkan WTP, Bupati Gresik Langsung Canangkan Zona Integritas

BPK RI menilai, tidak rapinya pendataan dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung berpengaruh terhadap penilaian di laporan BPK RI.

“Karena aset itu sifatnya kumulatif, memang harus dilihat secara detail semua aspeknya dari mulai keberadaannya, nilanya, kepemilikannya sampai pengelolaannya. Dan, aset itu satu akun di laporan keuangan yang berpengaruh tidak hanya di nilai laporannya. Karena sudah beberapa tahun kita menerapkan sistem aktual, kalau tidak benar nilai aset maka pengaruhnya ke mana-mana,” tandasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Tunggu Balasan Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat, Ternyata Lebih Dulu Ditangkap Polisi

Ganjar Tunggu Balasan Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat, Ternyata Lebih Dulu Ditangkap Polisi

Regional
Mahasiswa Ditemukan Tewas di Kamar Indekos, Polisi Ungkap Penyebabnya

Mahasiswa Ditemukan Tewas di Kamar Indekos, Polisi Ungkap Penyebabnya

Regional
Bertemu Sultan HB X, Puan Maharani Bahas Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire

Bertemu Sultan HB X, Puan Maharani Bahas Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire

Regional
Ibu di Palembang Ini Jual Bayi yang Baru Dilahirkan Seharga Rp 25 juta

Ibu di Palembang Ini Jual Bayi yang Baru Dilahirkan Seharga Rp 25 juta

Regional
Ganjar Jawab Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat dengan 3 Pertanyaan Ini

Ganjar Jawab Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat dengan 3 Pertanyaan Ini

Regional
Dedi Mulyadi: Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, Kesehatan Anak Terancam

Dedi Mulyadi: Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, Kesehatan Anak Terancam

Regional
Ganjar Mengaku Pernah Dikirimi Pesan oleh Ratu Keraton Agung Sejagat lewat Instagram

Ganjar Mengaku Pernah Dikirimi Pesan oleh Ratu Keraton Agung Sejagat lewat Instagram

Regional
Bangunan yang Ditemukan Warga Saat Gali Septic Tank Adalah Kaki Candi, Ini Buktinya

Bangunan yang Ditemukan Warga Saat Gali Septic Tank Adalah Kaki Candi, Ini Buktinya

Regional
Mobil Rombongan Pelayat Tabrak Truk Tronton, 3 Orang Tewas, 1 Kritis

Mobil Rombongan Pelayat Tabrak Truk Tronton, 3 Orang Tewas, 1 Kritis

Regional
Listrik Padam Belasan Jam, PLN Dituntut Berikan Ganti Rugi pada Warga Kalselteng

Listrik Padam Belasan Jam, PLN Dituntut Berikan Ganti Rugi pada Warga Kalselteng

Regional
Terungkap, Ini Jenis Kelamin Kerangka Manusia yang Ditemukan Duduk di Sofa Rumah Kosong di Bandung

Terungkap, Ini Jenis Kelamin Kerangka Manusia yang Ditemukan Duduk di Sofa Rumah Kosong di Bandung

Regional
Gempa Tektonik Getarkan Dataran Tinggi Dieng, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Gempa Tektonik Getarkan Dataran Tinggi Dieng, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Regional
Jokowi Akan Kirimkan Kapal untuk Bersihkan Sampah di Labuan Bajo

Jokowi Akan Kirimkan Kapal untuk Bersihkan Sampah di Labuan Bajo

Regional
2 Pesawat TNI Dikerahkan, Kapal Pengangkut 25 Drum Avtur Belum Juga Ditemukan

2 Pesawat TNI Dikerahkan, Kapal Pengangkut 25 Drum Avtur Belum Juga Ditemukan

Regional
Rajungan Langka di Musim Panen, Nelayan Pasir Putih Menjerit

Rajungan Langka di Musim Panen, Nelayan Pasir Putih Menjerit

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X