Kota Bandung Tidak Dapat WTP dari BPK RI, Ini Penyebabnya - Kompas.com

Kota Bandung Tidak Dapat WTP dari BPK RI, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 09/11/2018, 19:09 WIB
Oded M Danial usai rapat Pleno PAN di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Sabtu (6/1/2018).TRIBUNJABAR.CO.ID/ISAL MAWARDI Oded M Danial usai rapat Pleno PAN di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45, Bandung, Sabtu (6/1/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat Kota Bandung ke Pemerintah Kota Bandung mencapai Rp 800 miliar.

Hal tersebut terungkap saat Wali Kota Bandung Oded M Danial menerima kunjungan dari perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Jumat (9/11/2018).

“Evaluasinya di antaranya yang sekarang ini adalah piutang yang mencapai Rp 800-an miliar,” ujar Oded saat ditemui seusai menerima kunjungan, Jumat siang.

Lebih lanjut Oded menambahkan, pihaknya akan terus mengoptimalkan penagihan PBB kepada masyarakat yang belum menunaikan kewajibannya sebagai objek pajak.

“Sekarang ke depan di samping terus penagihan juga yang terpenting bagaimana kita memperkuat database wajib pajak. Dan, kita juga terus berupaya memperkuat sertifikasi. Itu yang terus kita lakukan. Makanya, dari 11. 000 persil sekarang sudah terus kita kurangi setiap tahun,” akunya.

Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK, Bupati Purbalingga Catat Predikat WTP dan 20 Rekor Muri

Oded mengakui tidak optimalnya pembayaran PBB menjadi salah satu penyebab Pemerintah Kota Bandung tidak mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Iya betul. Itu PR saya dan teman-teman di Kota Bandung seperti itu. Kita juga akan terus melakukan sertifikasi aset supaya asetnya tidak ada yang mengklaim. Kan banyak sekarang yang mengklaim,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPK RI Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, pihaknya dalam pertemuan tersebut juga mengevaluasi penyebab-penyebab lain Pemerintah Kota Bandung tidak meraih status WTP dalam pengelolaan keuangan tahun 2017.

“Kami juga menyinggung terkait status Kota Bandung yang sampai sekarang masih ada pengecualian di laporan keuangannya sampai tahun lalu. Dan, satu tadi yang dibicarakan mengenai aset,” ujar Arman.

Arman menjelaskan, permasalahan Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun masih sama, yakni kurang optimal dalam pengelolaan aset daerah.

“Setelah kami evaluasi, memang perlu percepatan lagi untuk bisa sampai menghilangkan adanya pengecualian tersebut. Terutama mengenai pengelolaan tanah, kemudian pengelolaan bangunan milik Pemkot Bandung,” jelasnya.

Baca juga: Usai Dapatkan WTP, Bupati Gresik Langsung Canangkan Zona Integritas

BPK RI menilai, tidak rapinya pendataan dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Bandung berpengaruh terhadap penilaian di laporan BPK RI.

“Karena aset itu sifatnya kumulatif, memang harus dilihat secara detail semua aspeknya dari mulai keberadaannya, nilanya, kepemilikannya sampai pengelolaannya. Dan, aset itu satu akun di laporan keuangan yang berpengaruh tidak hanya di nilai laporannya. Karena sudah beberapa tahun kita menerapkan sistem aktual, kalau tidak benar nilai aset maka pengaruhnya ke mana-mana,” tandasnya.


Terkini Lainnya

36 Eksemplar Tabloid Indonesia Barokah Tersebar di 12 Masjid Kota Bekasi

36 Eksemplar Tabloid Indonesia Barokah Tersebar di 12 Masjid Kota Bekasi

Megapolitan
Diancam Dilaporkan ke KPK, KPU Siap Hadapi Konsekuensi Terkait Polemik OSO

Diancam Dilaporkan ke KPK, KPU Siap Hadapi Konsekuensi Terkait Polemik OSO

Nasional
Sultan Pahang Terpilih Menjadi Raja Baru Malaysia

Sultan Pahang Terpilih Menjadi Raja Baru Malaysia

Internasional
Kisah Tentara Jepang yang Bersembunyi di Hutan Selama 28 tahun

Kisah Tentara Jepang yang Bersembunyi di Hutan Selama 28 tahun

Internasional
Tim Kampanye Nasional Wakili Jokowi Penuhi Panggilan Bawaslu DKI

Tim Kampanye Nasional Wakili Jokowi Penuhi Panggilan Bawaslu DKI

Megapolitan
5 Fakta Tim Inspektorat Jatim Datangi Wabup Trenggalek, Irit Bicara hingga Tolak Beri Keterangan

5 Fakta Tim Inspektorat Jatim Datangi Wabup Trenggalek, Irit Bicara hingga Tolak Beri Keterangan

Regional
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Menghina Prabowo

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Menghina Prabowo

Nasional
Pihak Fahri Hamzah Ancam Ajukan Penyitaan Aset PKS

Pihak Fahri Hamzah Ancam Ajukan Penyitaan Aset PKS

Nasional
China Tahan Warga Australia atas Tuduhan Ganggu Keamanan Nasional

China Tahan Warga Australia atas Tuduhan Ganggu Keamanan Nasional

Internasional
KPK Disarankan Umumkan Nama Anggota DPR yang Belum Lapor LHKPN

KPK Disarankan Umumkan Nama Anggota DPR yang Belum Lapor LHKPN

Nasional
Temui Kedua Kubu di Pilpres, Dubes Uni Eropa Tegaskan Pihaknya Netral

Temui Kedua Kubu di Pilpres, Dubes Uni Eropa Tegaskan Pihaknya Netral

Nasional
Mantan Gangster asal Korsel Tewas Ditembak di Gedung Karaoke di Tokyo

Mantan Gangster asal Korsel Tewas Ditembak di Gedung Karaoke di Tokyo

Internasional
Gunung Papandayan Jadi TWA, Ridwan Kamil Segera Gelar Rapat

Gunung Papandayan Jadi TWA, Ridwan Kamil Segera Gelar Rapat

Regional
Sekda DKI Sebut Izin Food Street di Pulau Reklamasi Bisa Sambil Jalan

Sekda DKI Sebut Izin Food Street di Pulau Reklamasi Bisa Sambil Jalan

Megapolitan
Diperiksa KPK, Menpora Mengaku Ditanya Tupoksi dan Mekanisme Pengajuan Dana Hibah

Diperiksa KPK, Menpora Mengaku Ditanya Tupoksi dan Mekanisme Pengajuan Dana Hibah

Nasional

Close Ads X