Usai Dapatkan WTP, Bupati Gresik Langsung Canangkan Zona Integritas

GRESIK, KOMPAS.com – Pasca mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2017, Bupati Gresik langsung mencanangkan sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk dalam zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Agenda tersebut dilaksanakan di Ruang Mandala Bakti Praja lingkup Gedung Pemkab Gresik, Senin (4/6/2018).

Dengan para pimpinan sepuluh OPD melakukan penandatanganan disaksikan oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Mohammad Qosim, serta Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Didid Noordiatmoko.

Baca juga: OTT Camat di Sukoharjo, Polda Temukan Uang Pungli Rp 20 Juta

Sepuluh pimpinan OPD yang menandatangani perjanjian integritas tersebut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Selain itu, ada juga pimpinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, RSUD Ibnu Sina, Kecamatan Gresik Kota, dan Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean.

“Kami memang sudah wanti-wanti supaya tidak ada yang meloloskan seleksi CPNS titipan. Sebab sejak pertama kali menjabat (2010), kami sudah coba menerapkan perekrutan CPNS dengan seleksi murni,” ujar Bupati Gresik Sambari, Senin (4/6/2018).

“Bahkan saat berlangsungnya mutasi pejabat, kami melaksanakan sesuai aturan. Saya juga menantang, kalau menjumpai ada hal yang tidak jujur misalnya pakai pelicin (dalam proses rekrutmen CPNS), segera laporkan maka saya akan beri hadiah,” sambungnya.

Baca juga: Shalawatan Dikira Karaoke, Bule di Bogor Marah-marah ke Warga

Ia juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya selalu menertibkan absensi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik absensi rapat maupun kehadiran.

Ke depan, Sambari akan mencoba untuk melaksanakan apel bagi ASN di lingkupnya tidak hanya pada Hari Senin seperti biasa, namun diubah sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi apel tidak harus setiap Senin seperti sekarang. Bisa hari yang lain, bisa dua kali atau lebih setiap minggunya, tergantung kebutuhan. Dengan tujuan, untuk melihat kedisiplinan dari ASN itu sendiri,” ucap dia.

Sementara Didid berharap, upaya untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada warga, tidak hanya sebatas dalam penandatanganan zona integritas.

Namun harus dilakukan dan dipraktekkan dalam pelayanan kepada masyarakat sehari-hari, lantaran hal itu menjadi poin utama dalam pencanangan agenda ini.

“Kita harus membangun sistem birokrasi yang baik. Ukurannya adalah, bagaimana masyarakat yang dilayani menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga masyarakat bisa semakin sejahtera. Nantinya saya akan bertanya kepada masyarakat, seberapa perubahan yang sudah mereka dapatkan,” ucap Didid.

Baca juga: Bupati Purwakarta Tolak Penerimaan CPNS Sistem Komputerisasi

Dalam kesempatan penandatanganan integritas tersebut, juga hadir Sekretaris Daerah Gresik Djoko Sulistio Hadi, Ketua Saber Pungli Wakapolres Gresik Kompol Wahyu Pristha Utama, serta jajaran Forkopimda yang lain.