BPJS Kesehatan Menunggak Rp 13,4 Miliar, RSUD Wates Pasang Spanduk Kritik

Segera dibayar

Kantor BPJS Kesehatan wilayah Jawa Tengah dan DIY, BPJS Kesehatan Cabang Sleman, dan BPJS Kesehatan Kulon Progo beserta RSUD Wates menyepakati untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Mereka bertemu di ruang Sekretaris Daerah Kulon Progo dan berniat mengintensifkan komunikasi, mempercepat proses administrasi dan verifikasi, termasuk membuka peluang meminta bantuan pihak ketiga.

Kepala Bidang Jaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Kulon Progo, dr Ika Eri Haryani mengatakan bahwa semua pihak, baik kantornya maupun RSUD Wates, akan saling berbenah.

"Komunikasi memang harus lancar. Kami sebenarnya sudah seiring sejalan, misal kami komunikasikan bila tagihan masih ada yang kurang. Kita perlu koordinasi yang semakin erat," kata Ika.

Baca juga: Setelah Obat Kanker, BPJS Kesehatan Akan Pangkas Penjaminan Biaya Persalinan

Ika mengakui, besarnya nilai yang diungkap rumah sakit itu lebih pada masalah komunikasi semua pihak. Menurut Ika, klaim yang menggantung sebenarnya hanya senilai Rp 4,4 miliar untuk klaim pelayanan medis Mei 2018 yang diajukan pada 28 Juni 2018.

Pembayaran atas klaim itu seharusnya terjadi di 17 Juli 2018. Namun, keterlambatan terjadi lantaran dana itu belum juga turun dari tingkat pusat.

"Kami menunggu pembiayaan dari atas. Pasti tidak akan lama. Tapi ada antriannya, tidak bisa serta merta. Ada urutannya," kata Ika.

Ika mengakui masih ada klaim yang masih dalam proses usulan, ditunda (pending), maupun ditolak dan dikembalikan ke rumah sakit. Namun, semua itu belum tidak dianggap sebagai hutang maka tampak membebani rumah sakit.

"Kira-kira memang benar (proses pengajuan, pending, dan ditolak) tapi di kami belum tercatat sebagai hutang. Klaim pending juga begitu," katanya.

Baca juga: Cukai Rokok Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan?

Itulah mengapa BPJS dan RSUD Wates sepakat untuk meningkatkan komunikasi untuk menyelesaikan klaim menggantung itu kini.

Pendanaan BPJS

Sementara itu, Sekda Kulon Progo Astungkara mengatakan, persoalan kali ini ada kaitannya dengan pendanaan di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri.

Di tingkat Jateng DIY, kata Astungkara, dana yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, sedangkan kebutuhannya sampai Rp 1,2 triliun.

"Itu yang menyebabkan hambatan di pembayaran. Jadi ini hambatan belum ada dana saja," kata Astungkara.

Permasalahan berlanjut di lapangan, kedua pihak saling terhambat dokumen. "Untuk itu BPJS siap berkomunikasi ke rumah sakit untuk menjelaskannya," katanya.