BPJS Kesehatan Menunggak Rp 13,4 Miliar, RSUD Wates Pasang Spanduk Kritik

Nilai klaim menggantung itu meliputi Rp 4,4 miliar pembiayaan layanan medis pada Mei 2018 yang ditagihkan pada 26 Juni 2018.

Selanjutnya, ada klaim Rp 6,6 miliar yang ditunda karena belum selesai verifikasi akibat belum melengkapi syarat dan administrasi. Klaim yang ditunda ini tagihan di Desember 2017 sampai Mei 2018.

Klaim pembiayaan atas obat penyakit kronis juga menggantung senilai Rp 2,2 miliar untuk pelayanan medis Juli 2017 hingga Maret 2018.

Besarnya klaim yang masih menggantung itu membuat RSUD Wates menjerit.

"Nilai klaim itu sudah kami ajukan ke BPJS hanya saja statusnya pending dan belum dibayarkan. Termasuk juga klaim obat selama 10 bulan yang nilainya cukup tinggi," kata Direktur RSUD Wates dr Lies Indriyati SpA, Senin (30/7/2018).

Rumah sakit menginginkan perputaran sehat keuangan untuk membiayai operasional. RSUD menilai, klaim yang menggantung sebesar itu mengancam keseluruhan layanan rumah sakit bila tidak juga ada jalan keluar.

Lies memastikan, RSUD beserta para dokter masih berkomitmen memberi layanan maksimal bagi masyarakat, sekalipun mereka mengaku sudah memanfaatkan dana-dana cadangan untuk membiayai layanan rumah sakit.

RSUD berupaya untuk tidak membiarkan ada gangguan khususnya pada layanan medis dan kesehatan bagi pasien dan masyarakat pada umumnya.

"Kita punya dua opsi, yakni menurunkan tempo pelayanan dengan menutup pelayanan tertentu yang tidak dijangkau BPJS, atau opsi lain, yakni kami layani dengan baik dengan keterlambatan tertentu. Kami pilih opsi dua, kami komitmen niat baik untuk tetap melayani," kata Lies.

Menurut Lies, rumah sakit sudah dalam kondisi terdesak bila sudah mengeluarkan dana cadangan untuk membiayai kebutuhan operasional RSUD. Dana yang ada kini diutamakan untuk membiayai seperti listrik, air, obat, gizi, gaji, honor, hingga bonus.

"Memang belum mengganggu sekali. Tapi kalau tidak ada aksi maka pasti akan mengganggu," katanya.

Di samping itu, rumah sakit akan melakukan efisiensi di banyak pos yang tidak mengganggu pelayanan. "Misal efisiensi itu di perjalanan dinas, jamuan-jamuan," kata Lies.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Wates, Agung Sugiarto mengatakan pihaknya menjajaki dana talangan dari perbankan melalui sepengetahuan dewan penasihat RSUD Wates. 

Mereka juga menyindir lewat spanduk yang dipasang di gedung rumah sakit. "Namun yang jelas, melalui spanduk itu, maksud kami tersampaikan. Itu sudah melalui berbagai pertimbangan dandengan kalimat tersopan yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat," kata Agung.

Segera dibayar

Kantor BPJS Kesehatan wilayah Jawa Tengah dan DIY, BPJS Kesehatan Cabang Sleman, dan BPJS Kesehatan Kulon Progo beserta RSUD Wates menyepakati untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Mereka bertemu di ruang Sekretaris Daerah Kulon Progo dan berniat mengintensifkan komunikasi, mempercepat proses administrasi dan verifikasi, termasuk membuka peluang meminta bantuan pihak ketiga.

Kepala Bidang Jaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Kulon Progo, dr Ika Eri Haryani mengatakan bahwa semua pihak, baik kantornya maupun RSUD Wates, akan saling berbenah.

"Komunikasi memang harus lancar. Kami sebenarnya sudah seiring sejalan, misal kami komunikasikan bila tagihan masih ada yang kurang. Kita perlu koordinasi yang semakin erat," kata Ika.

Ika mengakui, besarnya nilai yang diungkap rumah sakit itu lebih pada masalah komunikasi semua pihak. Menurut Ika, klaim yang menggantung sebenarnya hanya senilai Rp 4,4 miliar untuk klaim pelayanan medis Mei 2018 yang diajukan pada 28 Juni 2018.

Pembayaran atas klaim itu seharusnya terjadi di 17 Juli 2018. Namun, keterlambatan terjadi lantaran dana itu belum juga turun dari tingkat pusat.

"Kami menunggu pembiayaan dari atas. Pasti tidak akan lama. Tapi ada antriannya, tidak bisa serta merta. Ada urutannya," kata Ika.

Ika mengakui masih ada klaim yang masih dalam proses usulan, ditunda (pending), maupun ditolak dan dikembalikan ke rumah sakit. Namun, semua itu belum tidak dianggap sebagai hutang maka tampak membebani rumah sakit.

"Kira-kira memang benar (proses pengajuan, pending, dan ditolak) tapi di kami belum tercatat sebagai hutang. Klaim pending juga begitu," katanya.

Itulah mengapa BPJS dan RSUD Wates sepakat untuk meningkatkan komunikasi untuk menyelesaikan klaim menggantung itu kini.

Pendanaan BPJS

Sementara itu, Sekda Kulon Progo Astungkara mengatakan, persoalan kali ini ada kaitannya dengan pendanaan di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri.

Di tingkat Jateng DIY, kata Astungkara, dana yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, sedangkan kebutuhannya sampai Rp 1,2 triliun.

"Itu yang menyebabkan hambatan di pembayaran. Jadi ini hambatan belum ada dana saja," kata Astungkara.

Permasalahan berlanjut di lapangan, kedua pihak saling terhambat dokumen. "Untuk itu BPJS siap berkomunikasi ke rumah sakit untuk menjelaskannya," katanya.