Dilema Kades Hadapi Keluarga yang Mendadak Miskin di Musim PPDB

Harus lebih selektif

Obral SKTM pada masa peneriman siswa baru ini juga disoroti oleh kalangan dewan. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong menilai, warga yang mampu berlomba-lomba mencari SKTM, maka kuota 20 persen bagi warga yang benar-benar miskin di sekolah negeri akan terganggu.

"Jangan sampai jatahnya warga miskin justru diambil orang yang ekonominya mampu hanya gara-gara SKTM yang tak sesuai kondisi riil," kritik The Hok.

Dia mengaku mendapat laporan, banyak keluarga mampu yang mencari SKTM ke pemerintah desa/kelurahan untuk mencarikan sekolah anaknya.

Maka pihaknya mendesak Pemkab Semarang untuk menekan desa atau kelurahan agar lebih selektif dalam menerbitkan SKTM.

Penerbitan SKTM harus selektif, melalui verifikasi apakah yang bersangkutan memang benar-benar ekonominya tidak mampu.

"Pemkab wajib hadir menangani persoalan ini, jangan diam saja. Dispermasdes atau Sekda perlu membuat surat perintah, kades/lurah harus di-warning agar tidak sembarangan mengeluarkan SKTM," pungkasnya.

Baca juga: Ganjar Temukan dan Batalkan 78.065 SKTM Palsu di PPDB Jawa Tengah

Secara terpisah, Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan agar para kades dan lurah untuk memahami regulasi tentang penerbitan SKTM.

Peringatan tidak mengeluarkan SKTM kepada calon siswa yang tidak memenuhi regulasi disampaikan untuk mengantisipasi dugaan upaya manipulasi data SKTM.

"Meskipun PPDB kewenangannya di dinas pendidikan provinsi, namun saya tetap instruksikan camat untuk memerintahkan kades dan lurah agar berhati-hati dalam mengeluarkan SKTM,” kata Soni

Sebelumnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 2 Ungaran, Kenya menduga, membeludaknya peserta yang mendaftar melalui jalur SKTM karena kemudahan untuk mendapatkan surat miskin itu.

"Tahun lalu ada 13 orang yang menggunakan SKTM, hasil verifikasinya sesuai. Tahun ini ada 80 yang akan kita verifikasi," jelasnya.

Terkait mudahnya orangtua mendapatkan SKTM untuk mendafatar sekolah, pihaknya berharap Pemkab Semarang memberikan pembekalan kepada pemerintah kelurahan/desa agar lebih selektif dalam menerbitkan SKTM, apalagi mendekati masa PPDB.

"Seharusnya pihak desa atau kelurahan yang benar-benar tahu kondisi warganya, jangan mudah membuat SKTM saat mendekati pendaftaran sekolah,” pintanya.