Kompas.com - 11/07/2018, 06:14 WIB

UNGARAN, KOMPAS.com - Rumah tangga dikatakan miskin apabila minimal memenuhi 9 variabel dari 14 kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun pada musim penerimaan siswa baru yang lazim disebut sebagai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) seolah diobral.

Banyak keluarga yang tergolong mampu memiskinkan diri agar anaknya diterima di sekolah. Hal ini tidak lepas dari regulasi PPDB 2018/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memberikan kuota sedikitnya 20 persen bagi calon siswa SMA Negeri yang tidak mampu.

Keluarga mampu lebih memilih jurus mendadak miskin demi mendapat jatah kuota dalam PPDB, daripada berkompetisi dengan siswa lainnya yang mungkin prestasi akademiknya lebih baik namun akhirnya tidak diterima di sekolah yang dituju.

Salah seorang kepala desa di Kabupaten Semarang yang menolak disebutkan identitasnya, kepada Kompas.com mengaku dihadapkan dilema dalam menerbitkan SKTM ini. Satu sisi disebut sebagai keluarga miskin apabila memenuhi minimal 9 variabel dari 14 kriteria yang ditetapkan BPS.

Namun di sisi lain, kades atau lurah tidak ingin menyulitkan warganya yang hendak memasukkan anaknya ke sekolah.

"Kesulitan kami itu dilema dengan masyarakat, karena standarnya enggak mungkin ada yang bisa memenuhi. Paling memenuhi dua atau tiga kriteria kita kasih," kata kades tersebut, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Ganjar: Kalau Menipu Pakai SKTM Bisa Pidana Lho...

Ia juga menjelaskan, penerbitan SKTM juga tidak serta merta bisa dilakukan tanpa adanya surat pengantar dari RT dan RW. Substansinya adalah RT dan RW adalah pihak yang mengetahui kondisi sesungguhnya keluarga tersebut.

Sementara para pemohon SKTM ini, lanjutnya, sudah menempuh prosedur dari RT hingga RW.

"SKTM ini kan ada standar kriterianya, dan diketahui RT RW. Yang jelas di desa kami kebetulan pemohonnya juga tidak banyak," imbuhnya.

Lain lagi cerita Suharyono (58), salah seorang ketua RT di wilayah Kecamatan Ungaran Timur. Ia mengaku sudah diwanti-wanti oleh lurahnya agar tidak sembarangan memberikan pengantar untuk mengurus SKTM.

Sebab, jika tidak sesuai kriteria, permohonan SKTM akan ditolak lurah saat diajukan.

"Daripada ta' tolak di sini (kelurahan), mending njenengan tolak dari RT," kata Suharyono menirukan kata-kata Lurah Susukan.

Suharyono mengungkapkan, pada musim sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini, ia baru sekali memberikan surat pengantar untuk pembuatan SKTM kepada warganya.

"Tapi memang yang bersangkutan benar-benar tidak mampu," ucapnya.

Harus lebih selektif

Obral SKTM pada masa peneriman siswa baru ini juga disoroti oleh kalangan dewan. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong menilai, warga yang mampu berlomba-lomba mencari SKTM, maka kuota 20 persen bagi warga yang benar-benar miskin di sekolah negeri akan terganggu.

"Jangan sampai jatahnya warga miskin justru diambil orang yang ekonominya mampu hanya gara-gara SKTM yang tak sesuai kondisi riil," kritik The Hok.

Dia mengaku mendapat laporan, banyak keluarga mampu yang mencari SKTM ke pemerintah desa/kelurahan untuk mencarikan sekolah anaknya.

Maka pihaknya mendesak Pemkab Semarang untuk menekan desa atau kelurahan agar lebih selektif dalam menerbitkan SKTM.

Penerbitan SKTM harus selektif, melalui verifikasi apakah yang bersangkutan memang benar-benar ekonominya tidak mampu.

"Pemkab wajib hadir menangani persoalan ini, jangan diam saja. Dispermasdes atau Sekda perlu membuat surat perintah, kades/lurah harus di-warning agar tidak sembarangan mengeluarkan SKTM," pungkasnya.

Baca juga: Ganjar Temukan dan Batalkan 78.065 SKTM Palsu di PPDB Jawa Tengah

Secara terpisah, Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan agar para kades dan lurah untuk memahami regulasi tentang penerbitan SKTM.

Peringatan tidak mengeluarkan SKTM kepada calon siswa yang tidak memenuhi regulasi disampaikan untuk mengantisipasi dugaan upaya manipulasi data SKTM.

"Meskipun PPDB kewenangannya di dinas pendidikan provinsi, namun saya tetap instruksikan camat untuk memerintahkan kades dan lurah agar berhati-hati dalam mengeluarkan SKTM,” kata Soni

Sebelumnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 2 Ungaran, Kenya menduga, membeludaknya peserta yang mendaftar melalui jalur SKTM karena kemudahan untuk mendapatkan surat miskin itu.

"Tahun lalu ada 13 orang yang menggunakan SKTM, hasil verifikasinya sesuai. Tahun ini ada 80 yang akan kita verifikasi," jelasnya.

Terkait mudahnya orangtua mendapatkan SKTM untuk mendafatar sekolah, pihaknya berharap Pemkab Semarang memberikan pembekalan kepada pemerintah kelurahan/desa agar lebih selektif dalam menerbitkan SKTM, apalagi mendekati masa PPDB.

"Seharusnya pihak desa atau kelurahan yang benar-benar tahu kondisi warganya, jangan mudah membuat SKTM saat mendekati pendaftaran sekolah,” pintanya.

Kompas TV Penerimaan Peserta Didik Baru masih mengalami kendala
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Regional
Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Regional
Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.