Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM

Staf senior Komnas HAM yang saat ini bertugas sebagai Plt Kepala Bagian Penyuluhan dan Kasubag Teknologi Informasi Komnas HAM. Pada 2006-2015, bertugas sebagai pemantau/penyelidik Komnas HAM. Hobi menulis, membaca, dan camping.

Merelokasi Warga Asmat?

Kompas.com - 12/02/2018, 23:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WACANA untuk merelokasi warga Asmat terus bergulir. Hal ini terkait dengan kematian 71 anak-anak Asmat akibat penyakit campak dan gizi buruk yang terjadi pada empat bulan terakhir.

Dengan merelokasi warga secara tersentral, begitu alasan pemerintah pusat, maka pelayanan kesehatan bagi warga Asmat akan lebih mudah dan terjangkau. Sebegitu simpelkah solusinya?

Kebijakan relokasi ini diduga terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 yang ditujukan kepada para Menteri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Gubernur dan Bupati di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Inpres yang ditandatangani pada 11 Desember 2017 itu mengatur tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di kedua provinsi paling timur itu.

Baca juga : Meski Ditolak Gubernur dan Bupati, Pemerintah Tetap Relokasi Masyarakat Asmat

Sebagaimana diketahui, sebagian besar wilayah Asmat adalah berupa perairan rawa. Masyarakat hidup terpencil di ratusan kampung yang terpencil dan terpencar.

Moda transportasi yang bisa dipakai hanya kapal/perahu, dengan biaya sewa dan bahan bakar yang mahal. Sementara itu, sarana dan prasarana kesehatan juga sangat terbatas. Oleh karena itulah muncul wacana kebijakan relokasi.

Padahal, dalam kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi pada 23 Januari 2018, Bupati Asmat Elisa Kambu, telah menyampaikan penolakannya atas kebijakan relokasi yang digagas pemerintah pusat, karena tidak sesuai dengan adat istiadat warga Asmat.

Berdasarkan informasi, terjadi perubahan pola hidup masyarakat, khususnya terkait dengan pola makan, dari masyarakat yang mengkonsumsi sagu menjadi pengkonsumsi makanan instan dan beras.

Presiden Jokowi memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018). Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas wabah penyakit yang sudah menewaskan puluhan balita di Asmat. KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018). Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas wabah penyakit yang sudah menewaskan puluhan balita di Asmat.
Perubahan pola ini telah menganggu ketahanan masyarakat karena menjadi sangat tergantung pada bahan pangan non sagu. Padahal, sagu sebagai bahan pangan tumbuh subur dan tersedia secara melimpah.

Selain itu adalah pola hidup yang tidak sehat, dimana masyarakat memanfaatkan air rawa dan air sungai sebagai bahan utama untuk minum, makanan, dan kebutuhan lainnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Regional
Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Adu Nyali Menghuni Kota Kendari

Regional
Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Berkat Inovasi, Bupati Jekek Sebut Wonogiri Raih PPD Kabupaten Terbaik III Nasional 2022

Regional
Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Berhasil Dorong Pertumbuhan Pendidikan Vokasi, Gubernur Riau Terima Penghargaan dari Apvokasi

Regional
Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Targetkan Percepatan Pembangunan di Medan, Walkot Bobby Dorong Dinas PMPTSP Jaring Investasi

Regional
Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Regional
Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Regional
Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Regional
Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Regional
Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Regional
Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Regional
Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.