Kompas.com - 03/10/2017, 19:07 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Pemerintah Jawa Tengah berupaya menekan potensi penyimpangan dana desa, Selasa (3/10/2017) di Balai Kota Semarang. DAVID OLIVER PURBA/ KOMPAS.comGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Pemerintah Jawa Tengah berupaya menekan potensi penyimpangan dana desa, Selasa (3/10/2017) di Balai Kota Semarang.
|
EditorKurniasih Budi

SEMARANG, KOMPAS.com- Besarnya alokasi dana  ke sejumlah desa di Jawa Tengah membuat potensi penyimpangan anggaran kian terbuka lebar.

Pada 2017, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan alokasi dana desa paling besar dibanding daerah lainnya di Indonesia yaitu sebesar Rp 6,3 triliun.

Saat ini, ada 7.809 desa dari 527 kecamatan dan 29 kabupaten di Jawa Tengah. Jika dirata-rata, kucuran dana untuk satu desa saja bisa mencapai Rp 817 juta. Lebih dari 50 persen dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan sarana prasarana desa.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, besarnya alokasi dana tersebut membuat sejumlah perangkat desa gamang. Ini terlihat dari ditemukannya sejumlah indikasi penyelewengan dana desa yang dilakukan oknum aparat desa setempat.

"Dari desa-desa di Jawa Tengah, kami kumpulkan ada kurang lebih 11 kasus (terindikasi) penyimpangan. Kami mencatat masih ada  persoalan yang mesti diselesaikan," ujar Ganjar usai membuka Seminar Pembahasan Tata Kelola Desa di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/9/2017).

Baca: Tinjau Dana Desa, Jokowi akan Ajak KPK

Hingga September 2017, tercatat ada 11 indikasi penyimpangan dana desa yang tengah diselidiki pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri setempat. Di antaranya yakni penyimpangan dana desa yang dilakukan Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dan Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo dari kabupaten yang sama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keduanya terindikasi melakukan penyimpangan dana desa pada 2015 dan 2016.

Dari pemeriksaan sampel yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di empat kabupaten di Jawa Tengah yaitu di Brebes, Grobogan, Temanggung, dan Jepara, terdapat sejumlah bentuk penyimpangan yang dilakukan oknum aparat.

Penyimpangan itu di antaranya melaporkan kegiatan fiktif, mark up harga dan jumlah barang yang dibeli, penggunan dana untuk keperluan pribadi, serta tidak adanya pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Regional
Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Regional
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Regional
Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.