Kompas.com - 26/09/2017, 14:10 WIB
Tim Jaksa Penuntut Umum bersama tim penasihat hukum Buni Yani saat berdiskusi di meja majelis hakim dalam persidangan kasus pelanggaran ITE di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017) KOMPAS.com/DENDI RAMDHANITim Jaksa Penuntut Umum bersama tim penasihat hukum Buni Yani saat berdiskusi di meja majelis hakim dalam persidangan kasus pelanggaran ITE di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017)
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua tim penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian optimistis bahwa kliennya bisa lolos dari segala dakwaan jaksa.

Menurut Aldwin, tidak adanya bukti kuat selama persidangan membuat peluang Buni Yani untuk bebas cukup terbuka.

"Insya Allah kalau majelis hakim objektif tanpa dipengaruhi siapapun. Saya rasa majelis hakim akan memutuskan bebas untuk Buni Yani," kata Aldwin di gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (26/9/2017).

Aldwin menjelaskan, sejauh ini pasal yang didakwaan terhadap Buni Yani cenderung dipaksakan. Hingga persidangan ke-15, sambung Aldwin, pihak jaksa penuntut umum tak bisa membuktikan bahwa Buni Yani telah menyunting video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau menyebar provokasi lewat akun Facebook miliknya.

"Dapat kita lihat bersama apa yang disampaikan JPU, majelis hakim dan penasihat hukum. Penuntut umum ternyata tidak bisa membuktikan bahwa Pak Buni memotong video. Di mana buktinya kita tanyakan dan majelis hakim menyaksikan mana buktinya, tidak bisa, tidak ada bukti ternyata," tambahnya.

Baca juga: Buni Yani: Saya Harus Bebas Pokoknya

Aldwin menuturkan, pertanyaan yang diajukan oleh tim JPU pun terkadang melenceng dari pokok perkara. Artinya, lanjut Aldwin, dua pasal yang didakwakan terlalu dipaksakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apalagi ahli sudah membuktikan bahwa perbuatan Pak Buni tidak masuk unsur pidana itu bagian kebebasan berekspresi karena apa yang disampaikan bukan konten ilegal, bukan pornografi, perjudian, atau fitnah. Ini bicara Pak Ahok yang jelas sudah divonis oleh pengadilan dan bersalah," ungkapnya.

Terkait sidang tuntutan yang akan digelar pekan depan, Aldwin berharap jaksa bisa memberi penilaian objektif terhadap kasus tersebut.

"Saya serahkan kepada JPU, mudah-mudahan JPU objektif ketika tidak ada fakta hukum tidak ada bukti dan lain sebagainya...Lain lagi kalau JPU-nya sudah didoktrin, dipesan (agar) Pak Buni harus masuk (penjara), itu lain lagi," katanya.

Baca juga: Perang Argumen, Amarah Buni Yani Kembali Pecah dalam Sidang

Kompas TV Sidang, Buni Yani Hadirkan Yusril Ihza sebagai Saksi Ahli

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati WCD, Dompet Dhuafa Bersama Tabur BankSa Tanam 1.000 Pohon Bakau

Peringati WCD, Dompet Dhuafa Bersama Tabur BankSa Tanam 1.000 Pohon Bakau

Regional
Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar 'Jemput Bola' Vaksinasi Warga

Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar "Jemput Bola" Vaksinasi Warga

Regional
Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Tangsel Raih Anugerah Parahita Ekapraya, Walkot Benyamin: Ini Bentuk Komitmen Wujudkan Kesetaraan Gender

Regional
Lewat '1000 Baju Baru', Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Lewat "1000 Baju Baru", Dompet Dhuafa Penuhi Kebutuhan Pakaian Muslim Yatim Piatu

Regional
Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Dukung Penanggulangan Covid-19, YPMAK Serahkan Bantuan kepada PMI Pusat

Regional
Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Regional
Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Regional
Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Regional
Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Regional
Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Regional
Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Regional
Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Regional
Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Regional
Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.