DPRD Kendal Didesak Gunakan Hak Interpelasi terhadap Bupati Mirna

Kompas.com - 25/08/2017, 19:05 WIB
Bupati Kendal Jawa Tengah, Mirna Anissa . KOMPAS.Com /  Slamet Priyatin Kompas.Com /Slamet Priyatin Bupati Kendal Jawa Tengah, Mirna Anissa . KOMPAS.Com / Slamet Priyatin
|
EditorFarid Assifa

KENDAL, KOMPAS.com - Puluhan orang yang menamakan diri dari Gerakan Masyarakat Peduli Kendal Bersatu (GMPKB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kendal, Jumat (25/8/2017).

Mereka mendesak DPRD Kendal menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Mirna Anissa. Pendemo menilai, Bupati Mirna tidak menepati janjinya saat kampanye.

Baca juga: Bupati Kendal: Saya Minta Semua Tempat Pelacuran Tutup Selama Ramadhan

Koordinator aksi, Maksum, mengatakan, Bupati Kendal Mirna Anissa sudah 2 tahun memimpin Kendal, namun tidak ada kinerja dan prestasi yang semakin baik. Slogan perubahan menuju Kendal lebih baik dan sejahtera, menurut Maksum, hanya isapan jempol.

“Janji bupati Mirna saat pilkada meliputi penyediaan lapangan kerja, pendidikan bebas pungli, kesehatan gratis, perbaikan jalan, memberikan insentif kepada guru madarasah diniyah, TPQ sampai RT dan RW belum terwujud sampai hari ini,” ujarnya.

Maksum menilai, banyak sikap yang dianggap tidak layak dilakukan bupati Kendal. Mulai dari indisipliner karena sering tidak masuk kerja, dan jarang menghadiri rapat paripurna.

Wakil Ketua DPRD Kendal, Sakdullah Masud, yang menemui massa mengatakan, PAN merupakan partai pengusung bupati Kendal. Bahkan dirinya selaku ketua DPD PAN Kendal waktu itu ikut tanda tangan agar Mirna Anissa bisa mencalonkan diri mejadi bupati.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sudah hampir dua tahun kepemimpinan Mirna sebagai bupati ternyata belum ada perubahan,” katanya.

Menurut Sakdullah, di tahun pertama Mirna menjabat bupati, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Kendal mencapai 15 persen. Pada tahun kedua ini sekitar 25 persen.

“Padahal batas toleransi Silpa maksimal 5 persen. Untuk itu, saya meminta maaf kepada masyarakat Kendal dan saya akui sudah salah pilih pemimpin," tambah Sakdullah.

Sementara itu, Bupati Mirna Annisa saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Jadi tidak ada alasan anggota dewan melakukan interpelasi.

Menurut Mirna, sewaktu pemilihan bupati, dirinya tidak pernah melontarkan janji kepada masyarakat.

“Janji atau visi misi merupakan upaya dari partai pengusung. Apalagi, sekarang proses pembangunan masih terus berjalan,” katanya.

Baca juga: Pilkada Jateng, Bupati Kendal Ogah Dicalonkan Jadi Gubernur

Mirna mengatakan, pencapaian kinerja Pemkab Kendal mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari sebelumnya berada di peringkat dua dari bawah, sekarang menjadi peringkat dua dari atas. Pencapaian kinerja itu termasuk penyerapan anggaran.

''Saat ini proses pembangunan di Kendal terus berjalan. Saya rasa bila proses pembangunan sedang berjalan, tidak mungkin ditagih janji-janjinya,'' tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X