Kompas.com - 15/08/2017, 03:33 WIB
Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto seusai diperiksa oleh penyidik KPK di Polres Malang Kota, Senin (14/8/2017). KOMPAS.com/Andi HartikSekretaris Daerah Kota Malang, Wasto seusai diperiksa oleh penyidik KPK di Polres Malang Kota, Senin (14/8/2017).
|
EditorReni Susanti

MALANG, KOMPAS.com - Mencuatnya kasus suap pembahasan APBD yang sedang dilidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Malang membuat pembahasan APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018 terkendala.

Sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kota Malang mengaku khawatir, kasus yang sama akan terjadi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto mengaku sudah berkonsultasi dengan KPK terkait masalah ini. Solusinya, ia akan meminta pendampingan kepada KPK terkait pembahasan anggaran hingga pelaksanaannya.

"Ini kan ada traumatik dari teman-teman di Pemkot maupun di dewan sehingga saya minta solusinya gimana untuk mengembalikan semangat dalam rangka pelayanan masyarakat ini," katanya seusai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK di Polres Malang Kota, Senin (14/8/2017).

(Baca juga: Diperiksa KPK, Sekda Kota Malang Ditanya Mekanisme Penganggaran)

 

Wasto menjelaskan, jika pembahasan P-APBD 2017 dan APBD 2018 tidak berjalan, maka pengesahan anggaran tersebut tidak bisa disahkan. Hal itu akan berdampak pada keberlangsungan kinerja Pemerintah Kota Malang.

"Kalau APBD sampai tidak disahkan, masyarakat akan mengalami persoalan. Karena kegiatan belanja langsungnya tidak bisa berjalan," jelasnya.

Sementara, sampai saat ini pembahasan P-APBD tahun 2017 dan APBD untuk tahun 2018 masih sampai pada tahap pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Karenanya, dalam waktu dekat ia akan mengirim surat ke pimpinan KPK untuk meminta pendampingan dalam pembahasan anggaran dan pelaksanaannya.

"Arahan beliau (penyidik) supaya mengajukan surat kepada Ketua KPK untuk pendampingan dari direktorat pencegahan dan itu akan kami lakukan," jelasnya.

(Baca juga: KPK Dalami Wewenang Wali Kota Malang dan Proses Pembahasan APBD-P)

 

Ia berharap KPK berkenan melakukan pendampingan mulai dari pembahasannya hingga pelaksanaannya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Regional
Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.