Harga Tembakau di Temanggung Terus Menurun

Selain itu, S menilai pemerintah seharusnya bisa membentuk sebuah BUMN yang khusus untuk mengurusi tembakau. 

Dengan demikian, masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari tembakau tak perlu lagi bergantung pada produsen rokok. 

Di sisi lain, pemerintah juga masih bisa mendapatkan pemasukan dari cukai tembakau.

"Selama ini kan tembakau ini kan kapitalis. Yang punya modal bisa berbuat semaunya, ya petani pasti akan jatuh terus. Tapi kalau yang beli pemerintah, harganya dipatok bukan untuk rokok kan lumayan. Jadi enggak untuk rokok, tapi terbeli," ucap S.

Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia,  Hasbullah Thabrany, menyebutkan data dari Kementerian Perdagangan mengenai statistik perkebunan di Indonesia memperlihatkan terjadinya tren kenaikan impor tembakau setiap tahunnya.

Menurut dia, tembakau di Indonesia mulai banyak yang diimpor dari China dan sebagian kecil dari Amerika Serikat.

Hingga 2012, kata Hasbullah, jumlah tembakau impor bahkan sudah mencapai 72,5 persen dari total penggunaan tembakau untuk industri di Indonesia.

"Jadi kalau DPR mau membuat undang-undang mengenai tembakau untuk melindungi petani tembakau, pertanyaannya, petani yang mana? Kalau memang mau melindungi, stop saja impornya," ucap Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Jumat (30/9/2016).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesua (APTI) Wisnu Brata menilai jika impor tembakau terus dibiarkan tanpa dibatasi, maka tembakau lokal akan habis. Di sisi lain, upaya untuk mengendalikan produksi rokok tidak akan pernah tercapai.

"Kalau pemerintah tidak hadir memberikan perlindungan pada petani ya nanti rokok tetap ada, tapi tembakaunya bukan tembakau nasional kita lagi," kata dia.

Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia Budidoyo Siswoyo menilai kenaikan harga tembakau lokal hanya bisa dilakukan dengan pemberian insentif dari pemerintah kepada pra petani. Ia menilai insentif bisa diberikan dengan pemberian kredit dengan bunga ringan ataupun subsidi pupuk.

"Karena ketika dia tidak mendapatkan insentif atau nilai tambah, maka kan keuntungan tidak akan didapatkan. Jadi kalau dia disuruh mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan kualitas jadinya sulit," ucap Budidoyo.