Kompas.com - 02/02/2016, 17:44 WIB
Pernyataan sikap Majelis Adat Dayak Nasional yang disampaikan di Sekretariat MADN Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak (2/2/2016) Foto : RismanaPernyataan sikap Majelis Adat Dayak Nasional yang disampaikan di Sekretariat MADN Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak (2/2/2016)
|
EditorErvan Hardoko

PONTIANAK, KOMPAS.com - Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi penolakan terhadap keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Pulau Kalimantan.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat, Yakobus Kumis mengungkapkan, pernyataan tersebut dibuat setelah melalui diskusi panjang serta kajian berdasarkan pengamatan terkait persoalan Gafatar melalui media sosial maupun media massa.

"MADN telah melakukan diskusi dan kajian-kajian berdasarkan pencermatan, pengamatan tentang situasi yang berkembang seputar persoalan Gafatar serta berbagai tanggapan dan reaksi dari pernyataan-pernyataan yang beredar di masyarakat," kata Yakobus dalam jumpa pers di Pontianak, Selasa (2/2/2016) siang.

Sebelum menyatakan sikap, MADN pada Sabtu (30/1/2016) menggelar diskusi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Beberapa hal dicapai dalam diskusi tersebt antara lain suku Dayak sudah sepakat mendukung tegaknya NKRI dengan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Kesepakatan lainnya, lanjut Yakobus, keberagaman suku bangsa, agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat Indonesia adalah anugerah Tuhan.

"Realita keberagaman ini telah disadari para pendiri bangsa sebagai kekayaan yang satu sama lain harus saling menghormati dan bekerja sama demi menuju sebuah bangsa yang kuat," lanjut Yakobus.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penghormatan terhadap keberagaman dan kemajemukan ini, kata Yakobus, sudah tertuang dalam seboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

MADN juga sepakat bahwa setiap ormas dan organisasi yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasil dan UUD 1945.

Atas alasan ini pula, papar Yakobus, MADN menolak keberadaan Gafatar di Kalimantan dan Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X