PONTIANAK, KOMPAS.com - Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi penolakan terhadap keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Pulau Kalimantan.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat, Yakobus Kumis mengungkapkan, pernyataan tersebut dibuat setelah melalui diskusi panjang serta kajian berdasarkan pengamatan terkait persoalan Gafatar melalui media sosial maupun media massa.
"MADN telah melakukan diskusi dan kajian-kajian berdasarkan pencermatan, pengamatan tentang situasi yang berkembang seputar persoalan Gafatar serta berbagai tanggapan dan reaksi dari pernyataan-pernyataan yang beredar di masyarakat," kata Yakobus dalam jumpa pers di Pontianak, Selasa (2/2/2016) siang.
Sebelum menyatakan sikap, MADN pada Sabtu (30/1/2016) menggelar diskusi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Beberapa hal dicapai dalam diskusi tersebt antara lain suku Dayak sudah sepakat mendukung tegaknya NKRI dengan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.
Kesepakatan lainnya, lanjut Yakobus, keberagaman suku bangsa, agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat Indonesia adalah anugerah Tuhan.
"Realita keberagaman ini telah disadari para pendiri bangsa sebagai kekayaan yang satu sama lain harus saling menghormati dan bekerja sama demi menuju sebuah bangsa yang kuat," lanjut Yakobus.
Penghormatan terhadap keberagaman dan kemajemukan ini, kata Yakobus, sudah tertuang dalam seboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.
MADN juga sepakat bahwa setiap ormas dan organisasi yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasil dan UUD 1945.
Atas alasan ini pula, papar Yakobus, MADN menolak keberadaan Gafatar di Kalimantan dan Indonesia.
"Bahwa dari berbagai dokumen yang ditemukan jelas-jelas Gafatar adalah sebuah organisasi yang menyiapkan diri untuk membentuk negara baru," ujar Yakobus.
Untuk mencapai tujuan tersebut Gafatar akan melakukan beberapa langkah mulai langkah sembunyi-sembunyi atau sirron atau sembunyi-sembunyi, langkah jahron atau terang-terangan dan dilanjutkan dengan hijrah.
Selanjutnya adalah langkah keempat yaitu perang dan diakhir langkah kelima yakni futuh atau kemenangan.
Puncaknya adalah membentuk negara yang mereka cita-citakan yang mereka sebut sebagai “Madinah Munawwaraj”.
Dari hasil diskusi di Banjarmasin itu, MADN kemudian mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang terdiri atas tujuh poin utama. Ketujuh pernyataan sikap MADN itu adalah:
1. Menolak kehadiran organisasi Gafatar beserta eks anggota kelompok itu di Bumi Kalimantan.
2. Mendukung Kebijakan Gubernur Kalimantan Barat Drs Comelis MH yang juga adalah Presiden Majelis Adat Dayak Nasional yang tegas menolak kehadiran Gafatar dan eks anggota Gafatar serta mengembaikan mereka ke daerah masing-masing, karena telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan.
3. Menolak tegas kehadiran kembali anggota atau eks anggota Gafatar di Pulau Kalimantan dalam bentuk apapun karena Gafatar adalah organisasi terlarang. Meskipun telah dibubarkan namun sampai saat ini anggota atau kelompok Gafatar masih terus hidup dan berkembang yang dikhawatirkan menjadi bom waktu yang dapat memicu kerusuhan di Pulau Kalimantan.
4. Siap mengawal setiap kebijakan Gubernur Kalimantan Barat dan siap melayani gugatan eks Gafatar dan atau ancaman dari pihak manapun tekait kebijakan ini.
5. MADN mengimbau seluruh masyarakat Dayak se-Kalimantan untuk ikut mengawasi dan pengawalan anggota maupun eks anggota Gafatar yang masih ada di daerahnya dan sesegera mungkin melakukan evakuasi dan pemulangan ke daerah masing-masing serta memantau lingkungan masing-masing terkait semua gerakan Gafatar dan eks anggota Gafatar.
6. Meminta pemeritah pusat, Polri dan TNI untuk segera mengusut tuntas otak di balik eksodus anggota Gafatar ke Kalimantan dan meminta penegakan hukum terhadap ormas yang menganut paham radikalisme atau menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 serta perundangan yang berlaku di wilayah NKRI.
7. Mengajak seluruh masyarakat lintas etnis dan agama di Pulau Kalimantan untuk bersatu padu mencegah setiap aksi radikal dari ormas terlarang yang ingin memecah persatuan dan kesatuan warga di Pulau Kalimantan dan melaporkan setiap hal mencurigakan kepada aparat yang berwenang.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
