Di Mana Risma Akan Berlabuh?

Rugi besar

Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, realitasnya Risma merupakan kepala daerah yang berhasil memimpin dengan baik, bersih, dan kredibel. ”Kerugian besar bagi PDI-P jika tidak mengusung Risma pada periode selanjutnya. Alangkah eloknya jika elite PDI-P merekonsiliasi konflik yang pernah terjadi untuk melihat ke depan bagi kepentingan konstituen dan warga Surabaya,” kata Airlangga.

Jika elite PDI-P dapat berpolitik secara dewasa, dukungan politik dari bawah semakin menguat. ”Terus terang ikon pejabat publik populis dan pro rakyat dari PDI-P saat ini Bu Risma. Jika tidak diusung PDI-P, Risma bisa maju sebagai calon independen. Peluangnya masih besar,” katanya.

Pendapat serupa dikemukakan Konsultan Publik & SDM Bangun Indonesia, Agun M Fauzi. Ia mengatakan, elektabilitas Risma tinggi. Rugi besar jika PDI-P ”membuang” sosok pekerja keras ini. Prestasi yang diraih Risma dan Kota Surabaya luar biasa banyak. Jika PDI-P menendang Risma, partai politik lain pasti berlomba membuka pintu.

Dia memahami, selama menjabat wali kota, antara Risma dan PDI-P terjadi kebuntuan komunikasi politik sehingga muncul ketidaksinkronan dengan petinggi PDI-P Surabaya dan Jawa Timur. Dalam hal ini, PDI-P seharusnya tidak memosisikan Risma sebagai milik PDI-P semata, tetapi milik warga Surabaya.

Hingga saat ini, Risma belum menentukan sikap, apakah akan kembali bertarung pada pilwali mendatang. ”Saya menyelesaikan masa jabatan dengan terus meningkatkan kenyamanan agar warga Surabaya makin sejahtera,” kata arsitek lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, ini, menanggapi polemik di tubuh PDI-P menyangkut pencalonannya tahun depan.

Boleh dibilang Risma begitu dicintai arek Suroboyo. Salah satu indikatornya, kehadiran spanduk berukuran 1 meter x 5 meter bergambar wajah Tri Rismaharini. Tulisan pada spanduk dari Komunitas Arek Independen adalah ”Warga Surabaya mendukung Risma untuk melanjutkan memimpin Kota Surabaya 2015-2020”.

Beberapa partai politik pun sudah memberikan sinyal akan mengusung perempuan yang setiap pukul 05.30 sudah beredar di Surabaya, untuk memantau geliat warganya. Merupakan pemandangan biasa melihat Risma mengatur lalu lintas karena macet atau ada pipa air bocor. Dia pun tak segan masuk ke selokan yang mampat.

Semua urusan pegawai Pemerintah Kota Surabaya, tender, pengurusan berbagai izin, dan neraca keuangan ada dalam jaringan elektronik. Nyaris tak ada celah untuk kongkalikong, apalagi bagi-bagi proyek. Semua sudah masuk dalam sistem yang bisa dipantau secara transparan oleh warga.

”Siapa pun yang menyimpang, apalagi minta uang kepada warga, saya pecat,” kata perempuan yang memulai karier sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Jadi, betapa naif jika ”kelemahan” dalam komunikasi politik menjadi alasan bagi segelintir orang di partai politik untuk menyudahi langkah Risma mengawal Surabaya agar lebih sejahtera.