Kompas.com - 25/02/2014, 15:56 WIB
Ilustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014. GANI KURNIAWAN/ TRIBUN JABARIlustrasi: Seorang penyandang cacat mengikuti simulasi pencoblosan pemilu dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Kaum Difabel dan Lansia Marjinal yang diselenggarakan oleh Uni Eropa dan Bandung Trust Advisory Group di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Selasa (18/2/2014). Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat khususnya kaum lansia, marjinal, dan difabel yang jumlahnya mencapai 2 juta jiwa di Jawa Barat dalam menyalurkan hak suara untuk Pemilu 2014.
|
EditorFarid Assifa

UNGARAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menganggap semua tempat pemungutan suara (TPS) di wilayahnya terdapat pemilih difabel.

Dengan demikian, KPU mewajibkan semua TPS menyediakan template untuk penyandang tunanetra. Selain itu, posisi bilik suara harus bisa diakses oleh pemakai kursi roda.

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Guntur Suhawan, mengatakan, pihaknya hingga saat ini tidak mempunyai data jumlah pemilih difabel yang pasti. Dengan menganggap di semua TPS terdapat pemilih difabel, maka mereka wajib mendapatkan prioritas pelayanan dari petugas TPS.

"Nanti semua teman difabel yang masuk dalam DPT kami beri prioritas. Yang pertama, prioritas masuk ke TPS lebih dulu, kemudian kami berikan kemudahan, misalnya yang pakai kursi roda. Tidak ada TPS yang naiknya tinggi dan pendamping pemilih itu wajib ada, sehingga bisa digunakan oleh teman difable," kata Guntur, Selasa (25/2/2014) siang.

Fasilitas yang akan diberikan oleh petugas di TPS kepada para pemilih difabel, selain prioritas TPS, kata Guntur, juga template bagi pemilih tunanetra untuk menentukan surat suara DPD dan formulir C3 atau formulir pendamping pemilih.

"Khusus surat suara DPR, nanti teman-teman difable bisa menggunakan pendamping pemilih dengan mengisi formulir c3. Kalau pemilih tidak punya akses tangan, misalnya, dia bisa menunjuk, nanti kita cobloskan dari petugas yang mendampingi itu," ujarnya.

Mengenai jumlah pemilih difabel ini, Guntur mengakui, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) atau data awal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang menjadi dasar penentuan DPT, tidak menyajikan data jumlah pemilih difabel.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, faktor psikologis para penyandang cacat fisik ini juga mempersulit ketika petugas mendata di lapangan.

"Dispendukcapil pun jarang sekali mengungkapkan data penyandang cacat yang dimiliki. Selain itu, teman-teman difabel ini karena tidak terorganisasi dengan rapi, mereka malu untuk mencantumkan data (cacat fisik) itu. Padahal data itu penting bagi kita untuk memberikan pelayanan. Maka dari itu, kami mengambil langkah bahwa semua TPS, anggap saja ada teman difable, sehingga wajib hukumnya kita layani lebih prioritas dari pemilih yang reguler," jelasnya.

Satu-satunya harapan KPU untuk mendapatkan data valid mengenai jumlah pemilih difabel ini adalah pendataan yang sedang dilakukan oleh relawan demokrasi (relasi) dari Bina Akses. Melalui LSM yang bergiat pada hak-hak kaum difabel ini, KPU berharap data pemilih difabel sudah tersaji pada akhir Maret ini sehingga dapat menyiapkan dengan baik hal-hal yang dibutuhkan pemilih difabel, seperti template maupun formulir c3 atau formulir untuk pendamping pemilih.

"Kita merekrut relawan demokrasi (Relasi) dari Binas Akses untuk koordinatornya dua orang. Sekarang sedang mencari data di 19 kecamatan. Jadi kita jumlahnya belum tahu persis," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X