Hadiri Diskusi Kepemimpinan Tangerang Raya, Komunikolog Politik Ini Puji dan Kritik Walkot Arief

KOMPAS.com - Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan menilai bahwa Wali Kota (Walkot) Tangerang Arief Wismansyah telah berupaya menjembatani kemajuan wilayah Tangerang dan mereduksi kesenjangan sosial masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah Pak Arief dalam mereduksi kesenjangan sosial di Kota Tangerang. Salah satunya melalui pengadaan Bus Tayo dan angkutan pemerintah daerah (pemda) lainnya," kata pria yang akrab disapa Kang Tamil itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Hal tersebut disampaikan Kang Tamil dalam diskusi "Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya" di Loteng Cafe, Kota Tangerang, Jumat. Diskusi ini digelar oleh Kajian Politik Nasional (KPN) yang bekerja sama dengan perkumpulan insan pers Balai Media Center (BMC) Tangerang Raya dan Fraksi Teras.

Pada kesempatan itu, Kang Tamil menyampaikan kritiknya terhadap pemda di Tangerang Raya yang dinilai kurang informatif.

"Saya harap ke depannya pemda Tangerang Raya dapat lebih terbuka dengan informasi yang ada dan tidak ada lagi informasi yang terkesan ditutupi," tutur Kang Tamil.

Sementara itu, aktivis Tangerang Raya Saiful Basri mengatakan, terdapat kesulitan dalam mengakses transparansi anggaran Tangerang Raya.

"Sebagai warga negara kami ingin memantau pembangunan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat atau hanya berdasarkan keinginan para pejabat setempat," ucap Saiful.

Kang Tamil menambahkan, Kota Tangerang dapat menjadi salah satu wilayah dengan pembangunan yang paling terlihat apabila tidak melibatkan peran pengembang kawasan hunian dan pihak swasta dalam pembangunan di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

"Saya kira kebijakan pemerintah Tangerang Raya sudah cukup efektif. Hal ini karena kebijakan tersebut bersifat menyeluruh, seperti pendanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masyarakat, program bedah rumah, hingga beasiswa masif," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul selaku moderator dalam diskusi menyampaikan, pers, akademisi, dan civil society berkewajiban menyampaikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemda di Tangerang Raya.

"Diskusi ini sebagai forum untuk menyampaikan masukan kepada pemda di Tangerang Raya agar kebijakan yang ditetapkan dapat lebih efektif dan memprioritaskan kemaslahatan masyarakat Tangerang," pungkasnya.