Saat Masyarakat Adat Dayak Ikut Upacara Kemerdekaan di PLBN Entikong...

MASYARAKAT adat Dayak menjadi salah satu komponen peserta upacara peringatan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023), di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Belasan masyarakat adat yang tergabung dalam Tariu Borneo Bangkule Rajakng atau dikenal dengan sebutan Pasukan Merah TBBR mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian adat bercorak merah, kuning, dan hitam dengan sehelai bulu burung enggang di kepala.

Satu di antara mereka, Antonius Moses, mengatakan, tujuan mereka menggunakan pakaian adat untuk menunjukkan ciri khas masyarakat adat. 

“Inilah ciri khas kami, pakaian ada dengan warna merah, kuning, dan hitam,” kata Moses saat ditemui di lapangan upacara di Pasar Entikong, Kamis pagi.

Dalam momentum kemerdekaan ini, Moses berharap perekonomian masyarakat perbatasan kembali meningkat.

Menurut dia, saat pandemi, kehidupan masyarakat perbatasan khususnya masyarakat adat terpuruk dan sekarang pun belum sepenuhnya pulih.

“Harapan kami tentunya perekonomian masyarakat meningkat, karena sejak pandemi kehidupan kita susah,” ucap Moses.

Sebagaimana diketahui, Tariu Borneo Bangkule Rajakng atau dikenal dengan sebutan Pasukan Merah TBBR adalah organisasi kemasyarakatan adat Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya.

Tariu Borneo Bangkule Rajakng berusaha mempertahankan tradisi untuk mendorong masyarakat Dayak bersatu, maju, dan bermartabat.

Organisasi ini memiliki anggota yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Staf khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengenakan busana adat Dayak berupa rompi tenun dan kopiah.

Bertindak sebagai komandan upacara adalah Satgas Yonarmed 16/TK, Lettu Arm Ery Setiawan.

Dalam sambutannya, Hoiruddin mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman dan beranda depan NKRI.

Kehadiran 13 PLBN, tidak hanya mengubah kondisi fisik kawasan perbatasan yang sebelumnya dinilai tidak layak.

Namun, sejatinya dalam spirit kebangsaan, PLBN telah menguatkan dan menaikkan kebanggaan dan harga diri warga perbatasan dan bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan negara tetangga.

"Kerja kita tentu tidak berhenti di fisik saja. Bapak Presiden meminta agar PLBN tidak hanya sebagai tempat pelayanan administrasi lintas batas, tetapi harus menjadi episentrum bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar PLBN," kata Hoiruddin.

Hoiruddin menjelaskan, PLBN harus dijadikan sebagai bagian dari pintu ekspor nasional, untuk membanjiri negara tetangga dengan produk dan komoditas hasil industri dalam negeri.

"Kita ingin kawasan PLBN tumbuh dan berkembang menjadi kawasan pusat ekonomi baru di
perbatasan negara," jelas Hoiruddin.

Menurut dia, perlu diakukan upaya-upaya sinergis untuk menguatkan perekonomian yang menyejahterakan masyarakat kawasan perbatasan negara.

“Di antara keberhasilan yang telah ada saat ini, kita juga perlu peduli terhadap persoalan lainnya yang masih menjadi keprihatinan kita bersama, seperti belum meratanya suplai logistik kebutuhan hidup masyarakat perbatasan, minimnya lapangan pekerjaan yang layak, serta belum meratanya layanan pendidikan dan kesehatan," tambah Hoiruddin.

Oleh karenanya, lanjut Hoiruddin, melalui momentum ini, ada beberapa hal catatan yanng menjadi perhatian.

Yang pertama, perkuat perputaran roda ekonomi kawasan perbatasan. Hasil produksi dan kerajinan masyarakat perbatasan agar dibantu pemasarannya ke negara tetangga.

"Di dalam negeri sendiri, pemerintah daerah sampai ke tingkat desa perlu meningkatkan belanja produk lokal," ucap Hoiruddin.

Kedua, tingkatkan peran serta warga perbatasan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif, yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Yang ketiga, pupuk terus rasa kebanggaan bahwa setiap warga negara indonesia mampu berdiri sama tinggi, bahkan lebih maju dari warga negara tetangga.

"Yang terakhir atau keempat, jaga persatuan dan kesatuan, kedaulatan negara, serta kelestarian lingkungan, saling sinergis antara masyarakat dengan seluruh aparatur pemerintahan yang ditugaskan di perbatasan," ujar Hoiruddin.