Kasus Suap Muba, Saksi Sebut Bupati hingga Polisi Kecipratan Fee Proyek

PALEMBANG, KOMPAS.com- Sidang kasus suap pengerjaan empat proyek pengerjaan jalan yang menjerat Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan sebanyak empat orang saksi yakni Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin (Muba) Herman Mayori, Eddy Umari Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Muba, Achmad Fadly Kabid PUPR Muba dan Irfan Kabid Preservasi Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Muba.

Herman Mayori saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Suhandy yang merupakan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara pelaku suap terhadap Dodi Reza Alex Noerdin membeberkan fakta baru. 

Di mana ia menyebut suap tersebut tak hanya melibatkan anak mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

Namun, turut menyerat pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan serta Polres Muba.

"Pada 2020 ada Rp 2 miliar dari Suhandy, ada pemintaan dari Polda (Sumsel) terkait menyelesaikan permasalahan pengamanan Dinas PUPR. Uangnya dari Eddy Umari, diserahkan ke Irfan, lalu diserahkan ke orang suruhan. Sumber uang dari Suhandy katanya untuk proyek berikutnya," kata Herman yang hadir secara virtual, Kamis (20/1/2022).

Untuk diketahui, Eddy Umari adalah Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Muba yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Di mana ia ikut tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sedangkan  Irfan adalah Kabid Preservasi Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Muba dan kini masih berstatus sebagai saksi.

Herman menyebut, terdakwa Suhandy sejak 2019 lalu sudah mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muba.

Di tahun 2020 proyek tersebut sempat bermasalah sehingga berurusan dengan kepolisian sehingga muncullah permintaan uang untuk keamanan.

“Ada juga untuk kebutuhan Polres (Muba), katanya tolong dibantu. Ke Kasat Reskrim Rp20 juta untuk support kebutuhan diberikan ke anak buah Kasat Reskrim. Belakangan baru tahu uang itu dari Suhandy melalui Eddy Umari," jelasnya.

Menurut Herman, dalam kasus suap tersebut, Suhandy memberikan fee proyek kepada Bupati Muba Dodi Reza sebesar 10 persen dari nilai proyek setelah dipotong pajak.

Sedangkan untuk Kepala Dinas PUPR 3 sampai 5 persen, dan pihak lainnya tiga persen.  

Bahkan, di awal 2021, Suhandy juga memberikan pembayaran sisa fee proyek 2021 sebesar Rp 2,5 miliar secara bertahap.

Tahap, pertama berlangsung pada awal Januari 2021 sebesar Rp 1,5 miliar diberikan Suhandy kepada para PPK Dinas PUPR Muba dan kepada Herman Mayori. 

Herman selanjutnya memerintahkan Irfan untuk memberikannya kepada Bupati Dodi Reza Alex melalui staf khususnya, Badruzzaman alias Acan. 

“Untuk Rp 1 miliar lagi dibayarkan pada Februari,”jelasnya.

Polisi tindaklanjuti

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi mengaku akan menindaklanjuti adanya temuan fakta persidangan tersebut.

"Kalau memang ada nanti kita klarifikasi, dikasih ke siapa, jangan cuma ngomong. Kalau benar ada anggota bersalah, kita periksa sesuai aturan berlaku. Juga Kasat Reskrim Muba kita klarifikasi kebenarannya," kata Supriadi. 

Diberitakan sebelumnya, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara yaitu terdakwa Suhandy disebut telah melakukan suap dengan memberikan fee Rp 2,6 miliar kepada Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiq Ibnugroho mengatakan, terdakwa Suhandy memberikan fee Rp 2,6 miliar itu agar bisa mendapatkan empat proyek dari Bupati Muba Dodi Reza.