Pemkab Gunungkidul: Auditor BPK di Sini Ditawari Makan Saja Nolak

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah di DIY yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Alhamdulillah bisa WTP lagi tahun ini," ujar Bupati Gunungkidul Badingah melalui pesan singkatnya, Selasa (30/5/2017).

Pencapaian WTP tahun ini, sambung Badingah, merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Saya terus mendorong meningkatkan kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan dengan tolok ukur akuntabilitas kinerja sehingga raihan WTP," ucapnya.

(Baca juga: Auditor BPK Ditangkap, Predikat WTP Pemkab Garut Diragukan)

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan, selama audit dilakukan, audit berjalan normal. Tidak seperti yang ramai diperbincangkan mengena jual beli WTP.

"Awal masuknya auditor sekitar Januari lalu, mereka mau disuguhi makanan maupun minuman saja menolak, dan tak seperti yang ramai (Kasus BPK di Kementrian Desa dan PDT)," tuturnya.

(Baca juga: KPK Yakin Kasus Suap Auditor BPK dan Kemendes Libatkan Banyak Pihak)

Saat itu, meski akhirnya menerima makanan yang disediakan pemkab, tetapi auditor tersebut tak mau lagi makanan dan minuman dari pemkab. Mereka berdalih sudah disediakan uang makan oleh BPK sendiri.

"Selama di sini ada ruang khusus bagi mereka yakni di salah satu ruang rapat. Tim auditor kan butuh privasi, kita menyediakan satu ruangan," ungkapnya.

(Baca juga: KPK Menduga Dirjen di Kemendes Patungan untuk Menyuap Auditor BPK)

Meski tak menemui kendala berarti, dia mengaku, ada beberapa catatan seperti data aset jalan kabupaten yang selama ini tidak dipisahkan antara bahu dan badan jalan. Padahal seharusnya dipisahkan.

"Catatan ini masuk menjelang penutupan kemarin, kami terus kejar dan akhirnya tidak ada masalah," ucapnya.

Dalam siaran persnya, Kepala Perwakilan BPK DIY, Yusnadewi mengatakan, predikat WTP lima kabupaten/kota se-DIY itu menjadi yang kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Sebab, sebelum dua tahun tersebut sejumlah kabupaten/kota di DIY masih memperoleh predikat WDP.