Kompas.com - 29/05/2017, 17:09 WIB
|
EditorFarid Assifa

GARUT, KOMPAS.com - Pasca-terbongkarnya kasus jual beli predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Predikat WTP yang diraih Kabupaten Garut atas laporan keuangan tahun 2015 dicurigai juga bukan murni karena baiknya pengelolaan keuangan di Pemkab Garut.

“Sejak awal saya sudah sangsi, karena predikat WTP yang didapat Pemkab Garut terkesan dipaksakan. Bayangkan saja, setelah menerima predikat WTP, beberapa bulan kemudian Garut disanksi penangguhan pencairan DAU dari pusat karena tidak laporan ke Kemendagri dan posisi kas daerah yang terlalu besar,” jelas Ketua Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag) Kabupaten Garut.

Baca juga: Ada Dugaan Suap, Ketua BPK Sebut Opini WTP Kemendes Bisa Diubah

Haryono yang mantan anggota DPRD Garut dua periode tersebut menjelaskan, untuk bisa meraih predikat WTP, laporan keuangan yang dibuat Pemkab Garut harus berbasis akrual dan terdiri dari tujuh komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

“Kalau dikembalikan pada tujuh standar penilaian itu, laporan keuangan yang dibuat Pemkab Garut belum memenuhi standar dan pasti akan tereliminasi dari kandidat penerima WTP,” katanya.

Haryono juga melihat, sebenarnya kondisi pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut marut. Bukti nyatanya adalah adanya sanksi penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat yang berimbas pada telatnya pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemkab Garut.

Haryono melihat, raihan berbagai penghargaan yang didapat Pemkab Garut saat ini, mulai predikat WTP dari BPK, kemudian penghargaan-penghargaan lainnya, hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata.

“Setelah KPK tangkap auditor KPK yang menjual predikat WTP, kecurigaan saya terhadap predikat WTP Garut makin jelas, WTP hanya untuk pencitraan pimpinan saja,” katanya.

Menurut Haryono, sejak merasa curiga dengan status WTP Garut, dirinya telah melakukan audiensi dengan DPRD Garut untuk mempertanyakannya hingga bisa menggunakan hak-hak politik. Namun, sayangnya DPRD tidak meresponsnya.

“Agustus 2016 saya sudah sampaikan ke dewan untuk klarifikasi dan menggunakan hak-hak dewan, kemudian terakhir tanggal 25 April 2017 juga sudah saya sampaikan hal yang sama, tapi dewan masih diam,” katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.