Kompas.com - 29/05/2017, 17:09 WIB
|
EditorFarid Assifa

GARUT, KOMPAS.com - Pasca-terbongkarnya kasus jual beli predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Predikat WTP yang diraih Kabupaten Garut atas laporan keuangan tahun 2015 dicurigai juga bukan murni karena baiknya pengelolaan keuangan di Pemkab Garut.

“Sejak awal saya sudah sangsi, karena predikat WTP yang didapat Pemkab Garut terkesan dipaksakan. Bayangkan saja, setelah menerima predikat WTP, beberapa bulan kemudian Garut disanksi penangguhan pencairan DAU dari pusat karena tidak laporan ke Kemendagri dan posisi kas daerah yang terlalu besar,” jelas Ketua Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag) Kabupaten Garut.

Baca juga: Ada Dugaan Suap, Ketua BPK Sebut Opini WTP Kemendes Bisa Diubah

Haryono yang mantan anggota DPRD Garut dua periode tersebut menjelaskan, untuk bisa meraih predikat WTP, laporan keuangan yang dibuat Pemkab Garut harus berbasis akrual dan terdiri dari tujuh komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

“Kalau dikembalikan pada tujuh standar penilaian itu, laporan keuangan yang dibuat Pemkab Garut belum memenuhi standar dan pasti akan tereliminasi dari kandidat penerima WTP,” katanya.

Haryono juga melihat, sebenarnya kondisi pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut marut. Bukti nyatanya adalah adanya sanksi penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat yang berimbas pada telatnya pembayaran gaji PNS di lingkungan Pemkab Garut.

Haryono melihat, raihan berbagai penghargaan yang didapat Pemkab Garut saat ini, mulai predikat WTP dari BPK, kemudian penghargaan-penghargaan lainnya, hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata.

“Setelah KPK tangkap auditor KPK yang menjual predikat WTP, kecurigaan saya terhadap predikat WTP Garut makin jelas, WTP hanya untuk pencitraan pimpinan saja,” katanya.

Menurut Haryono, sejak merasa curiga dengan status WTP Garut, dirinya telah melakukan audiensi dengan DPRD Garut untuk mempertanyakannya hingga bisa menggunakan hak-hak politik. Namun, sayangnya DPRD tidak meresponsnya.

“Agustus 2016 saya sudah sampaikan ke dewan untuk klarifikasi dan menggunakan hak-hak dewan, kemudian terakhir tanggal 25 April 2017 juga sudah saya sampaikan hal yang sama, tapi dewan masih diam,” katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Regional
Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Regional
Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.