Kasus Bansos, Giliran Mantan Bupati Cirebon Dipanggil Kejagung

Ke-20 pejabat eksekutif tersebut akan dimintai keterangan terkait pengembangan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Sosial Pemerintah Kabupaten Cirebon anggaran tahun 2009-2012 yang merugikan sekitar Rp 1,8 miliar.

“Surat ini, kami terima pukul 10.25 Wib. Kejagung memerintahkan kami untuk memberitahukan dan memanggil 20 pejabat aktif dan nonaktif tersebut,” ungkap Anton L, Kasi Pidsus Kejari Sumber, Kabupaten Cirebon, di ruang aula jumpa pers, Rabu siang.

Sambil menunjukan nomor surat, Anton menyebutkan 20 pejabat itu antara lain mantan Bupati Kabupaten Cirebon, DS; mantan Sekda, NN; mantan Sekda, ZAR; Sekda, DM; Asisten Umum, WS; Kabag Keuangan, TMS; mantan Eselon 2, KSS, AS, AE, ER, OS, NSN, DN, H, N, dan beberapa pejabat lainnya yang aktif dan juga non-aktif.

Anton menambahkan, Kejagung akan melakukan pemeriksaan 20 pejabat tersebut secara bergelombang. Pemeriksaan dimulai tanggal 26 sampai 29 Januari mendatang di kantor Kejagung.

Soal keterkaitan 20 orang tersebut, lanjutnya, seluruh penanganan kasus bansos adalah kewenangan Kejagung.

“Kami hanya diperintahkan melakukan pemanggilan, selebihnya adalah kewenangan Kejagung,” tukasnya.