Bupati Malang: Cuma Pekerja Seks yang Dapat Kompensasi, Mucikari Tidak

Pada 28 November mendatang, berdasarkan keputusan Bupati Malang, tujuh lokasi prostitusi akan ditutup secara serentak. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang menyatakan tak akan memberikan uang kompensasi kepada semua PSK yang ada. Namun, pemerintah daerah hanya akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan usaha ekonomi kreatif.

"Kita akan usahakan pemerintah daerah memberikan uang kompensasi kepada seluruh PSK, tapi tidak untuk mucikarinya," kata Rendra, Rabu (10/9/2014).

Namun, Rendra enggan menyebutkan berapa nominal uang kompensasi yang akan diberikan kepada para PSK. "Tapi, kita masih akan kaji untuk langkah selanjutnya," ujar dia.

Adapun jumlah PSK di tujuh lokasi itu mencapai 327 orang. Sementara untuk mucikarinya ada 84 orang. Tujuh lokasi pelacuran tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Sumberpucung, Sumbermacing Wetan, Wonosari, Kromengan, Gondanglegi, Pujon, dan Ngantang.

Ditanya soal tuntutan pengalihfungsian tujuh lokasi tersebut oleh pihak pengelola, mucikari, dan para PSK, Rendra mengatakan, jika dialihkan ke sentra karaoke dan kafe, pihaknya tidak setuju. "Karena mau menuai kemaksiatan. Jika dialihfungsikan ke sentra oleh-oleh khas Malang, saya lebih setuju," tegas dia.

Sebelumnya, para pengelola, mucikari, dan PSK mendatangi DPRD Kabupaten Malang. Mereka meminta pengalihfungsian tujuh lokasi itu untuk menjadi sentra karaoke, kafe, atau sentra oleh-oleh khas Malang.

Menanggapi hal itu, pihak DPRD Kabupaten Malang berjanji akan mengkaji usulan tersebut. Namun, Miskat, anggota Dewan dari Partai Golkar, menegaskan akan mengupayakan menjadi sentra oleh-oleh khas Malang. "Bisa disesuaikan dengan kerajinan yang dimiliki oleh tujuh daerah di sekitar lokalisasi," kata dia.