PSK: Pak Bupati, Tolong Dengarkan Jeritan Hati Kami

"Pak Bupati, tolong dengarkan jeritan hati kami. Tolong pikirkan nasib kami. Jika ditutup, kami mau makan apa dan kerja di mana?" kata seorang PSK asal Kebobang di ruang serbaguna DPRD Kabupaten Malang, Senin (8/9/2014).

Puluhan PSK dan mucikari itu menggelar audensi dengan anggota DPRD Kabupaten Malang terkait kelanjutan nasibnya bekerja di tujuh lokasi prostitusi yang pada 28 November akan ditutup secara serentak.

"Kami menerima ditutup. Tapi, kami menolak jika tak ada solusinya. Kami ada tawaran bagaimana kawasan lokalisasi bisa dialihfungsikan ke kafe atau karaoke," katanya.

Menurut perempuan yang mengaku sudah memiliki dua anak itu, dia siap mengikuti pelatihan keterampilan.

"Mohon Pak Bupati mendengarkan suara hari nurani kami," katanya.

Sementara itu, menurut seorang mucikari dari kawasan lokalisasi Slorok mengatakan, dia lebih sepakat jika tempat tersebut dialihfungsikan untuk area kafe.

"Kami bisa kerja dan banyak mucikari sepakat," katanya singkat.

Selain itu, menurut Nasib Hermanto, Koordinator Pokja Lokalisasi Kabupaten Malang, dia berharap walaupun ditutup, perekonomian di daerah lokalisasi tetap jalan.

"Sementara pemerintah saat ini, hanya bilang akan ada alih fungsi. Tapi, belum jelas bentuknya. Dari pemerintah daerah, tak ada kompensasi untuk PSK dan mucikari," katanya.

Pihak pengelola semuanya sudah tahu jika akan ditutup pada 28 November mendatang.

"Saat ini, kita sudah lebih fokus bagaimana ekonomi PSK dan mucikari ke depannya," ujarnya.

Menanggapi tuntutan para PSK dan mucikari itu, Miskari, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan, pihaknya siap memperjuangkan keinginan para PSK dan mucikari itu.

"Kita akan bahas bersama eksekutif, dinas terkait bagaimana alih fungsi itu lebih detail. Kita juga akan memperjuangkan dapat uang kompensasi dari pemerintah daerah karena mereka butuh makan dan butuh pekerjaan yang lebih baik. Soal penanggulangan HIV/AIDS, kita juga fokus soal itu," ujarnya.