Sisa Anggaran Pilkada Bangka Belitung Bakal Dibangun Rumah Warga Miskin

BANGKA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Syafrizal ZA mengingatkan, anggaran pilkada serentak yang sudah ditransfer 100 persen tak harus dihabiskan seluruhnya.

Setiap satu sen pengembalian anggaran, kata Syafrizal, akan diakumulasi kembali untuk membantu rakyat miskin.

"Anggaran yang kita gunakan bukan uang provinsi atau kabupaten/kota, tapi adalah uang rakyat yang akuntabilitasnya harus dijaga," kata Syafrizal saat rapat konsolidasi persiapan Pilkada Serentak 2024, Kamis (30/5/2024) malam.

Baca juga: Pilkada 2024, Bangka Belitung Rawan Isu Sara dan Pelanggaran ASN

Syafrizal mengungkapkan, untuk Rp 100 juta pengembalian anggaran pilkada, maka bisa dibangunkan satu rumah warga miskin.

Kemudian Rp 200 juta bisa dibangun dua rumah, dan Rp 1 miliar bisa dibangun lebih dari lima rumah warga miskin.

"Maka berlomba-lombalah menghemat anggaran, akan banyak rumah rakyat miskin yang dibangun," ujar Syafrizal.

Baca juga: PDI-P dan Golkar Resmi Kuasai Kursi DPRD Bangka Belitung, LHKPN Menanti

Di sisi lain Syafrizal mengingatkan, penghematan anggaran jangan sampai menurunkan kualitas pilkada.

"Tetap kualitas pilkada harus diutamakan, seperti partisipasi pemilih yang meningkat," pesan Syafrizal.

Pada pilkada serentak ini Pemprov Bangka Belitung mengucurkan anggaran Rp 89,2 miliar dengan rincian Rp 68,4 miliar untuk KPU dan Rp 20,8 miliar untuk Bawaslu.

Transfer anggaran sudah dilakukan 100 persen dengan pembagian 40 persen pada 2023 dan 60 persen pada 2024.

Selain untuk KPU/Bawaslu, anggaran daerah juga dikucurkan bagi aparat pengamanan TNI/Polri.

Ketua KPU Kepulauan Bangka Belitung, Husin, membenarkan pencairan anggaran yang sudah 100 persen. Ia memastikan penggunaan anggaran akan mengacu peraturan yang berlaku.

"Kami akan MoU dengan penegak hukum, bersama kejaksaan agar dibimbing dan diawasi dalam penggunaan uang rakyat ini," ujar Husin.

Husin juga mengingatkan jajaran KPU kabupaten/kota dan sekretariat agar berhati-hati menggunakan anggaran pilkada.

"Jangan sampai setelah pilkada usai, banyak nanti yang berurusan dengan hukum," beber Husin.

Melalui rapat konsolidasi yang dihadiri seluruh stakeholder, Husin optimistis pelaksanaan tahapan pilkada berjalan lancar dan aman.

"Kehadiran dalam rapat konsolidasi ini membuktikan kekompakan kita bersama untuk pilkada bersejarah, serentak se-Indonesia. Masa pencoblosan 27 November 2024," pungkas Husin.