Terlibat Kasus Korupsi Tanah, Pensiunan ASN di Kupang Jadi Tersangka

KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan seorang pensiunan aparatur sipil negara (ASN) berinisial EP sebagai tersangka kasus korupsi tanah di Kota Kupang.

EP yang merupakan mantan Kepala Sub Seksi Pengukuran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang, dijadikan tersangka setelah jaksa menemukan dua bukti permulaan yang cukup.

"EP dijadikan tersangka korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT AA Raka Putra Dharmana melalui sambungan telepon, Kamis (30/5/2024).

Baca juga: Jaksa Panggil 6 Pejabat Pemkot Lhokseumawe soal Korupsi Tanah Kuburan

Penetapan tersangka dan penahanan ini, lanjut Raka, setelah jaksa menerima hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp 5, 9 miliar dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Tanah yang dikorupsi berada di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Selain EP, dalam kasus itu jaksa juga telah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni Petrus Krisin selalu penerima tanah dan Hartono Fransiscus Xaverius, Kepala BPN Kota Kupang tahun 2003.

Namun, Petrus Krisin dan Hartono Fransiscus Xaverius, telah menjadi terdakwa.

Saat ini berkas perkara keduanya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang dan dijadwalkan sidang pembacaan dakwaan pada 31 Mei 2024.

"Tersangka EP bersama-sama dengan terdakwa Petrus Krisin dan terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, diduga melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 5.956.786.664, berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Provinsi NTT Nomor : X.IP.775/13/2023," ungkap Raka.

Baca juga: Putusan Banding Kasus Korupsi Tanah Kas Desa di Madiun Lebih Rendah, Kejari Ajukan Kasasi

Raka menyebut, tersangka EP dijerat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tersangka EP saat ini, telah ditahan penyidik di Rumah Tahanan Negara Kelas II Kupang sejak Rabu (29/5/2024) hingga 20 hari ke depan.