Bupati Lombok Tengah Usulkan Pembangunan Kantor Imigrasi untuk Awasi WNA di Lokasi Wisata

MATARAM, KOMPAS.com - Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri mengusulkan pembangunan Kantor Imigrasi di kabupaten tersebut untuk mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA) yang berada di sejumlah titik di kawasan wisata, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pathul mengusulkan pembentukan Kantor Imigrasi tersebut saat bertemu Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Gita Ariadi di pendopo gubernur pada Senin (13/11/2023).

"Melihat orang asing kalau kami hitung hampir rata-rata 100.000 per tahun, dan akhirnya banyak yang tinggal menginap. Kondisi di Kuta Mandalika secara menyeluruh di atas jam 10, 11, 12 sampai jam 02.00 Wita masih ramai dan itu rata-rata orang asing. Nah data-data itu terus kami himpun," kata Pathul di hadapan Pj gubernur.

Baca juga: BPN Lombok Tengah Bentuk Timsus Sengketa Lahan di KEK Mandalika

Terlebih, kata Pathul, di Lombok Tengah ada Bandara Internasional Lombok (BIL) yang merupakan pintu masuk utama para wisatawan asing.

"Di sisi lain pergerakan bandara yang ada hari ini sudah mulai meningkat kunjungannya, lain sisi orang asing tentu banyak sekali berikut mulai dari pantai Awang, pantai Kerupuk dengan keramaian orang-orang asing, kemudian dengan Mandalikanya terus bergeser ke arah barat ke kmpung Emong Desa Kuta hampir menyeluruh orang-orang asing sudah tinggal di tempat itu," kata Pathul.

Baca juga: Sirkuit Mandalika Tak Ada di Kalender WSBK 2024, Kadispar Lombok Tengah: Tak Ada Alasan Tidak Selenggarakan

Selain dengan keindahan alam yang menarik para wisatawan asing, menurut Pathul, Lombok Tengah juga sudah mulai menjadi pusat olahraga dunia seperti MotoGP, Paralayang, Peselancar dan lainnya.

"Selain itu ada Tampaj Hil lokasi paralayang, kegiatan paralayang dunia. Lain sisi di wilayah utara juga ada motorcross penyebaran orang-orang asing ini kian masif," ungkap Pathul.

Pathul mengaku, pihaknya juga telah berdiskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang pentingnya membangun kantor Imigrasi di kabupaten yang ia pimpin.

"Akhirnya oleh kementerian saya diminta untuk bersurat bagaimana caranya membangun imigrasi karena pentingnya pengawasan orang asing akhirnya kami diskusi panjang dan bersurat kemarin. Kita di telah survei kira-kira di mana pembangunannya," ungkap Pathul.

Pathul menyebutkan, dirinya menawarkan kantor Imigrasi tersebut dibangun di sebelah kantor Bupati Lombok Tengah yang merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi NTB.

Respons Pj gubernur

Pj Gubernur NTB Gita Ariadi merespons baik usulan tersebut dan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait.

"Setelah rapat ini kita coba evaluasi, dan kita akan melakukan atensi serius atas usulan pembentukan kantor Imigrasi ini," kata Gita.

Menanggapi lahan milik Pemprov NTB yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan kantor Imigrasi di Lombok Tengah, Gita menyebutkan masih melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan, mengingat tanah yang diusulkan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan lain.

"Rencananya di timur Kantor Bupati itu ada pemindahan Poltekkes, tapi nanti kita lihat hasil evaluasi sejauh mana. Saya kira hajatan baik ini harus kita dukung bersama-sama bagaimana baiknya nanti," kata Gita.