Cerita Bacaleg PSI Palembang Dimintai Mahar Rp 5 Juta untuk Maju Pileg 2024 oleh Ketua DPD

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Palembang, Sumatera Selatan, Toni, dipecat karena telah meminta mahar kepada para bakal calon legislatif (bacaleg).

Pemecatan dilakukan karena yang dilakukan Toni bertentangan dengan aturan PSI yang tidak menetapkan uang mahar bagi para bacaleg mereka.

Permintaan mahar dibenarkan oleh salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) PSI, Herry.

Herry yang merupakan Bacaleg PSI Dapil III mengaku, dirinya sempat diminta uang mahar oleh eks Ketua DPD PSI Palembang Toni sebesar Rp 5 juta jika ingin maju jadi caleg.

Baca juga: Ketua DPD PSI Palembang Dipecat karena Diduga Minta Mahar ke Bacaleg

Hery mengaku sempat mentransfer uang kepada Toni sebesar Rp 500.000 tapi uang itu dikembalikan dengan alasan salah transfer.

"Saya diiminta Rp 5 juta dan sempat transfer uang Rp 500.000 tapi dikembalikan lagi. Ada bukti transfernya," kata Hery di kantor DPW PSI Sumsel Jalan BP Peliung Jakabaring Palembang, Kamis (22/6/2023).

Hery yang saat ini mendapat jabatan sebagai Sekretaris DPD PSI Palembang mengaku tak memiliki uang sebesar Rp 5 juta untuk membayar mahar itu, namun ia mengaku akan mencicilnya.

"Saya ngak ada uang, tapi saya bayar mencicilnya," ujarnya.

Hal senada dikatakan bacaleg PSI lainnya yakni Thomas yang mengaku juga diminta eks DPD PSI Palembang uang mahar Rp 5 juta jika ingin daftar caleg.

Baca juga: Diusulkan sebagai Cagub Jakarta, Gibran: Yang Rembukan PSI, PDI Perjuangan Beda Lagi

Namun Thomas tidak memberikan uang dan memilih mundur dari kepengurusan partai yang dipimpin oleh Toni.

"Saya tidak kirim dan tanya dasarnya apa hingga akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari partai PSI yang dipimpin Toni," papar Bacaleg PSI Dapil IV Sako- Kalidoni- Semarang Borang ini.

Ia dan beberapa kader PSI lainnya kemudian mendatangi DPW Sumsel dan mendapatkan penjelasan bahwa tidak ada uang mahar sama sekali jika ingin mencalonkan diri.

Permintaan uang Rp 5 juta juga dibenarkan oleh Devi, bacaleg PSI dari Dapil V.

"Saya tidak ada duit, jadi saya menolak ada mahar itu, " pungkasnya.

Baca juga: Kronologi Pria Diduga Alami Gangguan Jiwa Nekat Bakar Rumah Orangtua di Palembang

Tak hanya memungut mahar, diduga Toni banyak melakukan pelanggaran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Palembang, Dedi.