Cerita Bacaleg PSI Palembang Dimintai Mahar Rp 5 Juta untuk Maju Pileg 2024 oleh Ketua DPD

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Palembang, Sumatera Selatan, Toni, dipecat karena telah meminta mahar kepada para bakal calon legislatif (bacaleg).

Pemecatan dilakukan karena yang dilakukan Toni bertentangan dengan aturan PSI yang tidak menetapkan uang mahar bagi para bacaleg mereka.

Permintaan mahar dibenarkan oleh salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) PSI, Herry.

Herry yang merupakan Bacaleg PSI Dapil III mengaku, dirinya sempat diminta uang mahar oleh eks Ketua DPD PSI Palembang Toni sebesar Rp 5 juta jika ingin maju jadi caleg.

Baca juga: Ketua DPD PSI Palembang Dipecat karena Diduga Minta Mahar ke Bacaleg

Hery mengaku sempat mentransfer uang kepada Toni sebesar Rp 500.000 tapi uang itu dikembalikan dengan alasan salah transfer.

"Saya diiminta Rp 5 juta dan sempat transfer uang Rp 500.000 tapi dikembalikan lagi. Ada bukti transfernya," kata Hery di kantor DPW PSI Sumsel Jalan BP Peliung Jakabaring Palembang, Kamis (22/6/2023).

Hery yang saat ini mendapat jabatan sebagai Sekretaris DPD PSI Palembang mengaku tak memiliki uang sebesar Rp 5 juta untuk membayar mahar itu, namun ia mengaku akan mencicilnya.

"Saya ngak ada uang, tapi saya bayar mencicilnya," ujarnya.

Hal senada dikatakan bacaleg PSI lainnya yakni Thomas yang mengaku juga diminta eks DPD PSI Palembang uang mahar Rp 5 juta jika ingin daftar caleg.

Baca juga: Diusulkan sebagai Cagub Jakarta, Gibran: Yang Rembukan PSI, PDI Perjuangan Beda Lagi

Namun Thomas tidak memberikan uang dan memilih mundur dari kepengurusan partai yang dipimpin oleh Toni.

"Saya tidak kirim dan tanya dasarnya apa hingga akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari partai PSI yang dipimpin Toni," papar Bacaleg PSI Dapil IV Sako- Kalidoni- Semarang Borang ini.

Ia dan beberapa kader PSI lainnya kemudian mendatangi DPW Sumsel dan mendapatkan penjelasan bahwa tidak ada uang mahar sama sekali jika ingin mencalonkan diri.

Permintaan uang Rp 5 juta juga dibenarkan oleh Devi, bacaleg PSI dari Dapil V.

"Saya tidak ada duit, jadi saya menolak ada mahar itu, " pungkasnya.

Baca juga: Kronologi Pria Diduga Alami Gangguan Jiwa Nekat Bakar Rumah Orangtua di Palembang

Tak hanya memungut mahar, diduga Toni banyak melakukan pelanggaran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kota Palembang, Dedi.

"Jadi, bukan hanya itu (mahar), tapi baju partai yang disablon ternyata semua atas nama pribadi yang bersangkutan. Padahal baju dari DPP itu ada 300 lembar untuk dibagikan DPC se Palembang, tapi tidak dibagikan hanya pada pribadi Toni, " kata Dedi.

Lalu secara administrasi, DPD PSI Palembang nyatanya tidak memiliki kantor hampir 4 tahun dipimpin Toni.

"Nah, secara administrasi kepartaian harusnya mereka sudah menyiapkan dari awal, tapi nyatanya empat tahun belum ada, " paparnya.

Kemudian, dana verifikasi partai sebesar Rp 16 juta tidak dibagikan dan dikomunikasikan dengan DPC se Palembang.

"Nah, dalam pengumpulan mahar Bacaleg diminta dana Rp 5 juta, dimana keterangan Rp 2 juta untuk KPU, dan sisanya untuk dana kampanye. Ini jelas di luar AD ART partai sehingga ada tindakan tegas, " paparnya.

Baca juga: Pria di Palembang Bakar Rumah Sendiri, Diduga Alami Gangguan Jiwa

Selain itu, kepengurusan DPD PSI Palembang yang dipimpin Toni, tidak pernah berkomunikasi dengan DPW dan cenderung arogan, padahal jelas dari struktur partai DPD ada dibawah naungan DPW.

"Selama ini DPW, DPD dan DPC dak pernah komunikasi dan koordinasi. Mereka menganggap tidak harus tunduk dengan DPW, karena mereka merasa sudah duluan dibentuk dibanding DPW, " tegasnya.

Pemecatan Toni dilakukan pada 9 Juni 2023 dan SK kedua pada 16 Juni 2023 menunjuk kepengurusan baru dengan dinahkodai Dedi sebagai ketua, Sekretaris Heri dan Bendahara Yuliana Veronika Raja Guk Guk.

Dedi sendiri mengaku, meski ada gejolak kepemimpinan di DPD PSI Palembang iya yakin hal ini tidak berpengaruh banyak terhadap pencalegan yang ada, mengingat hampir 70 persen Bacaleg yang didaftarkan di KPU, tetap bersedia melanjutkan.

"Kalau ada yang nyebarang partai menyilahkannya, tapi InsyaAllah penggantinya sudah siap, dan kita targetkan empat kursi nantinya di dapat di DPRD Palembang pada Pemilu 2024," pungkasnya.

Baca juga: Gagal Menyalip, Ibu dan Anak Tewas Terlindas Truk di Palembang

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumsel Hermanto mengatakan siapapun kader PSI yang melakukan pelanggaran serupa, pastinya ada tindakan tegas dari partai, dan pengambil keputusan ada di DPP.

"Salah satu pelanggaran dia itulah, dan PSI bukan ngomong saja tapi ada ketegasan. Pastinya di PSI tidak ada mahar sekali baik Bacaleg dan pilkada. Siapapun yang lakukan itu akan disingkirkan, termasuk saya juga jika melakukan pelanggaran serupa akan disingkirkan " tegasnya

Ia mengatakan DPP PSI hanya memecat Ketua yang telah melakukan pelanggaran. Namun sejumlah pengurus lainnya juga mengalami pergantian karena tak mau lagi bergabung.

"Memang yang dipecat pertama Toni karena pelanggaran tadi, dan konfirmasi ke wakil- wakil, sekretaris dan bendahara meminta ketersediaan tetap jadi pengurus tapi mereka menolak, sehingga diganti dengan pengurus baru, ' tandasnya.

Disisi lain, untuk Bacaleg yang didaftarkan ke KPU sebelumnya, Hermanto memastikan mereka tetap berlaku dan akan dilakukan perombakan bagi mereka yang mundur.

Baca juga: Remaja di Palembang Aniaya Ibu Kandungnya dengan Obeng, Pelaku Kesal Korban Menikah Lagi

"Bacaleg tetap kita tunggu 1 minggu kedepan, mereka sudah diberikan surat dan diminta menyerahkan data berkas bacalegnya, dari sekitar 36 Bacaleg yang ada ternyata 17 masih bertahan bacalegnya dan kita siapkan penggantinya. Artinya kalau dikatakan 90 persen mundur itu bohong, " tukasnya.

Terpisah Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin memastikan, partai politik bisa melakukan perombakan Bacalegnya selama sebelum ditetapkan sebagai DCS (Daftar Caleg Sementara).

"Nanti ada masa perbaikan dan partai boleh melakukan perbaikan dan pergantian. Tapi tidak boleh lebih dari yang didaftarkan diawal, kalau didaftarkan 40 ya maksimal saat perbaikan 40 juga tidak boleh lebih, " pungkasnya.

Baca juga: Sudah 3 Kali Hendak Dibunuh Anaknya, Ibu di Palembang Trauma dan Takut Pulang

Lepas atribut PSI

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN Kader PSI Palembang ramai-ramai melepas atribut partainya sebagai bentuk kekecewaan, Rabu (21/6/2023)

"Apa yang disampaikan tadi, pengurus DPD DPC PSI Kota Palembang mundur dari kepengurusan, dan mundur sebagai kader PSI Palembang. Termasuk juga dari pencalegan di pemilu 2024," kata Toni.

Hal senada diungkapkan eks Sekretaris DPD PSI Palembang Emamanuela Dasawati Sitinjak.
Dirinya dan beberapa rekan lainnya mundur sebagai bentuk dukungan, loyalitas dan kecintaan kepada Ketua (Toni) yang disingkirkan.

"Kami mundur karena PSI bukanlah rumah yang tepat bagi kami, untuk menyalurkan idealisme kami, " ucapnya.

Baca juga: Pria di Palembang 3 Kali Coba Bunuh Ibunya, Kini Pelaku Ditahan

Diungkapkannya, sosok Toni selalu memberikan energi positif dan rasa bangga yang mampu membangkitkan PSI Palembang dari nol hingga saat ini.

"Setelah perjuangan dari awal membentuk PSI Palembang dari nol pada akhirmya, dinamika internal membuat kami menyadari bahwa tempat kami ternyata bukanlah di PSI. Jalan kami sudah berbeda dan kami sudah tidak sepaham lagi, " paparnya.

Sementara disinggung soal adanya pungutan "mahar" bagi Bacaleg PSI yang didaftarkan ke KPU, Wati tidak membantah ataupun mengiyakan.

Namun ia menyarankan untuk menanyakan yang mengeluarkan statmen.

"Mengenai hal ini, mohon ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, yang mengeluarkan statmentnya, " pungkas Wati.

Sementara, Toni menolak berkomentar lebih jauh terkait alasan dirinya dipecat. Menurut Toni, dia dan seluruh pengurus DPD Partai PSI Palembang mengundurkan diri dari PSI karena tak lagi sejalan.

Baca juga: Jokowi Sumbang Sapi Simental 1 Ton untuk Kurban di Palembang

"Kalau itu (pemecatan) saya no comment, tapi nanti lihat saja karena kan seluruh caleg justru malah cabut berkas kurang lebih 30 sampai 40 orang karena terus bertambah. Teman-teman menyayangkan sikap PSI yang menyebar fitnah,” kata Toni, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/6/2023).

Toni mengaku bersama seluruh pengurus DPD PSI Kota Palembang telah mengundurkan diri sejak Rabu (21/6/2023), termasuk 40 bacaleg yang telah mendaftar ke KPU.

"Kita tidak mau berargumen hal-hal yang tidak produktif karena nanti DPP lah yang akan meng-clear-kannya, karena yang jelas dari apa yang kita lakukan, bekerjalah lebih banyak dari pada kita kasih statemen ya," ujarnya.

Untuk diketahui, Toni yang berprofesi sebagai pengusaha, bergabung dengan PSI sejak 2017. Awalnya menilai bahwa partai itu banyak diisi oleh anak muda serta memiliki idealis yang tinggi.

Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak menemukan lagi kecocokan sehingga mengundurkan diri.

“Kalau untuk (masuk) politik, sementara belum tahu, yang jelas dari selesaikan dulu masalah di PSI dulu deh, karena tanggung jawab ke teman dan keluarga, karena saya dikira masih di PSI. Kemarin banyak sekali mengajak saudara, keluarga, menjadi kader PSI. Setelah saya keluar, mereka juga menarik diri,” ujarnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Aji YK Putra | Editor : David Oliver Purba), Tribun Sumsel