Tarif Naik hingga 20 Persen, Kantor PDAM Kota Tegal Didemo Warga

TEGAL, KOMPAS.com - Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Bahari atau PDAM Kota Tegal, Jawa Tengah digeruduk warga yang merasa keberatan atas kenaikan tarif yang mencapai 20 persen sejak Februari 2023, Senin (20/3/2023).

Sebelumnya, warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Tegal Bersatu menggelar orasi di depan kantor PDAM yang berada di Jalan Pancasila Kota Tegal. Aksi damai itu mendapat pengawalan dari Polres Tegal Kota.

Setelah berorasi dengan menggunakan mobil dilengkapi pengeras suara, perwakilan mereka masuk ke dalam kantor dan meminta bertemu Direktur PDAM Hasan Suhandi.

Baca juga: Kasus Korupsi Uang Pelanggan PDAM Kota Madiun, Jaksa Periksa Belasan Saksi

Namun Hasan tidak berada di kantor. Perwakilan warga kemudian ditemui Kasubbag Perencaaan dan Kasubbag Humas, Heri Nurdin dan Setiawan.

Koordinator aksi, Fauzan Jamal meminta ditangguhkannya kebijakan kenaikan tarif yang memberatkan pelanggan.

"Karena kebijakan itu belum final. Karena hanya mendasari SK Wali Kota No. 539/013/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang belum ada konsideran hierarki hukumnya," kata Fauzan kepada Kompas.com, Senin.

Menurut Fauzan, sebelum diterbitkan SK Wali Kota harus ada kajian tentang Permendagri No. 21 Tahun 2020 oleh bagian Hukum Pemkot dengan PDAM yang Kemudian diusulkan ke Kemenkumham.

Setelah ada surat persetujuan dari Kemenkumham baru diterbitkan SK. Wali Kota. "Bagi pelanggan yang sudah membayar tarif naik, terhitung Februari 2023, mohon dikembalikan sisa pembayarannya karena kebijakan tersebut cacat hukum," kata Fauzan.

Menurut Fauzan, kebijakan itu sepihak karena belum ada sosialisasi kepada para pelanggan. Apalagi kebijakan itu tidak diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan para pelanggan.

Baca juga: Sungai Musi Makin Keruh karena Banjir, PDAM Kurangi Produksi Air Bersih di Palembang

"Sesuai dengan Permendagri No 21 Tahun 2020, pada pasal 7A kenaikan tarif itu tidak boleh melampaui 4 persen UMK (upah minimum kota)," sebut Fauzan.

Tak hanya itu, menurut Fauzan belum lagi tingkat kebocoran air yang terjadi adalah karena ketidak profesionalan pengelolaan dan lemahnya pengawasan.

"Maka tidak seharusnya itu dibebankan kepada para pelanggan dengan menaikan tarif yang tidak wajar," kata Fauzan.

Fauzan juga menyoroti terkait perekrutan direksi PDAM yang seharusnya lebih transparan dan adil. "Jangan sampai ada permainan kotor dari orang dalam PDAM sendiri," kata Fauzan.

Baca juga: Cerita Bupati Semarang Potong Gaji Karyawan PDAM karena Defisit Rp 1 Miliar, Kini Bisa Untung Rp 7 Miliar

Seharusnya, kata Fauzan perekrutan direksi bisa lebih mengedepankan kualitas serta profesionalitas bukan karena faktor kedekatan dengan penguasa.

"Karena apabila ada transaksional di dalamnya itu akan fatal akibatnya untuk masa depan PDAM itu sendiri," pungkasnya.

Sementara Kasubbag Perencanaan PDAM Heri Nurdin mengaku menampung aspirasi warga dan akan meneruskan ke direktur. "Adapun terkait kebijakan itu ada di kewenangan pimpinan. Nanti akan kita sampaikan," kata Heri.