Pengadaan 70 Kontainer Sampah di Bandar Lampung Diduga Dikorupsi, 14 Orang Diperiksa

LAMPUNG, KOMPAS.com - Sebanyak 14 orang saksi diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung atas dugaan korupsi pengadaan 70 kontainer sampah di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bandar Lampung.

Kepala Kejari Bandar Lampung Helmi mengatakan keempat belas orang saksi yang diperiksa ini dari unsur ASN di dinas tersebut.

Menurut Helmi, pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dalam rangka kepentingan dan keperluan penyidikan suatu tindak pidana.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kontainer sampah di Dinas LH Kota Bandar Lampung," kata Helmi dalam keterangan tertulis, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Tersangka Teroris JI Mau Galang Dana di Lampung untuk Aksi Jihad Global di Suriah

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bandar Lampung Rio Irawan menuturkan korupsi ini diduga terjadi pada pengadaan di tahun anggaran 2018 dan tahun 2020.

"Total kontainer yang diadakan selama dua tahun ini sebanyak 70 unit," kata Rio.

Rio menambahkan, selain pemeriksaan saksi-saksi, Kejari Bandar Lampung juga tengah melakukan pengecekan secara langsung terkait keberadaan kontainer sampah itu.

"Kita sudah mengecek di beberapa TPS (tempat pembuangan sementara) dan TPA (tempat pembuangan akhir) Bakung untuk mendapatkan fakta lapangan kondisi dan jumlah kontainer sampah ini," kata Rio.

Baca juga: Ada Selisih Target dan Realisasi Retribusi Sampah Sebesar Rp 34,8 Miliar, Kejati Lampung Geledah Pengelola Pajak Bandar Lampung

Sebagai keabsahan pemeriksaan dan kepentingan penyidikan, Rio mengatakan pihaknya juga meminta ahli dari Fakultas Teknik Universitas Lampung (FT Unila) dalam pengecekan tersebut.

"Kita periksa spesifikasi kontainer ini dengan meminta ahli dari FT Unila, untuk selanjutnya menemukan berapa kerugian negara yang ditimbulkan," kata Rio.

Dugaan korupsi pengadaan kontainer sampah ini sendiri menambah daftar panjang kasus yang menjerat Dinas LH Kota Bandar Lampung.