Buruh Purworejo Sesalkan UMK 2022 Hanya Rp 6.000, Minta Kenaikan Layak di UMK 2023

PURWOREJO, KOMPAS.com - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Purworejo menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023. Pasalnya pada UMK 2022, kenaikannya hanya Rp 6.000.

Hal itu disampaikan KSPSI Purworejo langsung kepada Bupati Agus Bastian, saat menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada bupati audiensi di Ruang Bagelen Komplek Otonom setempat.

Selain menuntut kenaikan UMK, sejumlah tuntutan lain juga disampaikan KSPI, di antaranya mereka keberatan akan adanya isu kenaikan cukai rokok 2023.

Baca juga: Pemkab Cianjur Rekomendasikan UMK 2023 Naik 15 Persen

“Kenaikan UMK Purworejo di tahun 2021 hanya Rp 6.000, kami menuntut tahun 2023 ada kenaikan dan disesuaikan dengan standar biaya hidup layak," kata Maliki, perwakilan unit kerja KSPSI Purworejo saat dikonfirmasi Selasa (20/9/2022).

Selain itu, mereka juga masih menemukan adanya perusahaan yang belum dapat memenuhi hak-hak normatif karyawan seperti cuti dan lembur.

"Imbas kenaikan BBM sangat terasa, menyebabkan kenaikan harga kebutuhan. Pokok, Kami meminta agar kesejahteraan para pekerja dapat diperhitungkan,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Purworejo Agus Bastian mengatakan, dirinya akan berusaha menjadi katalisator untuk menyampaikan keresahan para pekerja ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Saya senang adanya pertemuan ini, artinya kita dianggap. Tidak perlu demo. Saya janji apa yang menjadi aspirasi bapak akan saya sampaikan kepada yang berwenang,” kata Bupati.

Terkait kenaikan UMK Purworejo tahun 2023, Bupati menambahkan, persoalan kenaikan UMK nantinya akan dibahas oleh dewan pengupahan. Sehingga kedepannya berbagai komponen dapat dilibatkan dalam merumuskan dan menghitung bersama besaran kenaikan itu.

Pada kesempatan itu bupati juga menjelaskan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan pemda selalu tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Sehingga pemda hanya bisa membantu yang menjadi kewenangan pemda.

“Bukan tidak memperjuangkan, Insya Allah saya selalu memperjuangkan. Kalau ketemu menteri atau presiden ya saya sampaikan. Saya akan berjuang keras menyampaikan apa yang menjadi harapan bapak ibu sekalian,” imbuh Bupati.

Ke depan, lanjutnya, pemda akan memperbanyak pembinaan dan pelatihan bagi para pekerja. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Purworejo yakni Purworejo Berdaya Saing, sehingga diharapkan para pekerja dapat meningkatkan kemampuannya dan tidak ketinggalan zaman.

"Kita akan lebih banyak lagi dalam memberikan pelatihan agara keterampilan pekerja terus meningkat," katanya.

Baca juga: Kisah Buruh di Bandung Tercekik Masalah Ekonomi, Upah di Bawah UMK, Kini BBM Naik