"Ada IKN Ini Kami Merasa Waswas, Khawatir Hak Masyarakat Adat Tak Dihargai"

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Mentawir, desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mungkin tak masuk dalam kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN).

Meski begitu, warga di sana mengaku waswas jika hak-hak tanah mereka tidak dihargai saat pembangunan IKN Nusantara rampung.

"Ada IKN ini kami merasa waswas. Khawatir hak-hak masyarakat adat tidak dihargai," ucap Sahnan, ketua adat Suku Paser di Mentawir, kepada tim Kompas.com, Fabian Januarius Kuwado, Ardi Priyatno Utomo, dan Zakarias Demon Daton, Sabtu (21/5/2022).

Baca juga: Ketika Beruk di Kawasan IKN Sulit Mencari Makan hingga Bersinggungan dengan Manusia...

Sahnan mengatakan, dia dan warga lainnya sudah hidup selama enam generasi di desa yang masuk kawasan mangrove Teluk Balikpapan tersebut.

Dia mengungkapkan, dirinya dan warga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai pembangunan IKN Nusantara.

Sahnan mengaku hanya memeroleh kabar mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia itu melalui teman-temannya.

"Jangan jauh-jauh, seperti pembangunan persemaian bibit IKN jaraknya 4 kilometer dari sini. Tapi kami ga pernah diundang ke sana," ungkapnya.

Sahnan merujuk kepada rencana pembangunan Persemaian Mentawir (nursery) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam pernyataan tertulisnya, Menteri LHK Siti Nurbaya menerangkan adanya persemaian untuk meningkatkan tutupan hutan hingga 75 persen.

Baca juga: 48,2 Persen Masyarakat Meminta Pemindahan IKN Ditunda, Ini 4 Aspek Hasil Survei APSSI

Sahnan berujar, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lurah maupun dirinya sebagai tokoh adat.

"Kami ga diundang. Saya yang datang ke sana kan lucu. Harusnya mereka datang ke Mentawir, ketemu tokoh adat, lurah dan lain-lain. Itu ga ada," keluhnya.

Kecemasannya makin menjadi setelah dia mendengar isu yang santer beredar, bahwa mereka akan direlokasi.

Baca juga: Musrenbang dengan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Se-Kalimantan Sepakat Dorong Percepatan Pembangunan IKN

Apalagi, tanah warga setempat tidak bisa diurus sertifikatnya karena masuk sebagai KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan).

"Ketakutan adanya IKN hak-hak kami tidak dihargai. Karena kami di sini untuk surat tanah paling mentok segel," jelasnya.

Belum lagi kekhawatiran mengenai bagaimana nasib kuburan nenek moyang mereka. " Kuburan nenek moyang kami bagaimana kalau kami direlokasi?" tanyanya.